Suara.com - Bantuan hibah pemasangan listrik gratis bagi warga miskin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2016 yang terganjal pelaksanaannya dengan adanya aturan PLN.
Berdasarkan SE Direktur Niaga PLN yang dikeluarkan 23 Oktober 2015, Nomor 0353/AGA.01.01/DIVAGA 2015, subsidi pemerintah berupa pemasangan instalasi listrik daya 450 VA gratis hanya diperbolehkan bagi pemegang 'kartu sakti presiden' saja.
Tim evaluasi bantuan dari Dinas ESDM Provinsi Jatim, Saiful Basri mengatakan aturan dari PLN itu membuat penyaluran listrik gratis bagi warga miskin dari pemerintah tersendat.
"Padahal bantuan tersebut tinggal dilaksanakan. Sebab, SK Gubernur Jawa Timur dan SK Hibah tahun anggaran 2016 dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur sudah terbit," ujar Basri di Jawa Timur, Kamis (11/2/2016).
Dalam SK Gubernur dan SK Hibah tersebut, telah jelas tercantum daftar warga miskin yang layak mendapat bantuan listrik gratis berdasarkan data survei dan evaluasi dari Dinas ESDM Jatim dan Yayasan Terang Untuk Bangsa. Dengan adanya SE PLN tersebut, bantuan listrik gratis dari pemerintah akan terhambat.
Sementara itu Ketua Yayasan Terang Untuk Bangsa, Iwan Susanto mengaku keberatan dengan syarat PLN yang mengharuskan penerima hibah memiliki kartu sakti presiden. Sebab tidak semua warga miskin memegang kartu itu.
"Masalahnya, tidak semua pemegang kartu sakti layak mendapat bantuan listrk gratis karena kami anggap warga mampu. Sementara, banyak warga miskin lain yang dianggap layak mendapat bantuan listrik gratis, justru tidak memiliki kartu sakti," ucap Iwan.
Di sisi lain, Supervisor Administrasi dan Pelayanan Pelanggan, PLN Area Madiun, Rayon Madiun Kota, Sukardi menanggapi hal tersebut mengatakan bahwa kantor PLN daerah hanya mengikuti instruksi dari pusat.
"Kami hanya mengikuti apa yang ditetapkan dari pusat. Namun, pada prinsipnya, jika semua persyaratan pengajuan pemasangan listrik lengkap, kami akan memrosesnya cepat," kata Sukardi.
Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Ketengalistrikan Kementerian ESDM melaksanakan program pemasangan instalasi listrik secara gratis kepada masyarakat kurang mampu dan nelayan di sejumlah wilayah Indonesia. Kementerian ESDM melalui jajarannya di daerah akan bekerja sama dengan PLN dan pendamping berbadan hukum untuk melaksanakan program tersebut.
Data Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur menyebutkan, triwulan awal tahun 2016, terdapat empat kabupaten yang mendapat bantuan hibah pemasangan listrik gratis dari Kementerian ESDM yang disalurkan melalui Yayasan Terang Untuk Bangsa. Keempat kabupaten tersebut adalah, Kabupaten Madiun, Pacitan, Ngawi, dan Blitar, dengan jumlah KK penerima bantuan tersebut sekitar 500 KK. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat
-
Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital