Aksi demo depan Istana Negara menuntut para guru Honorer diangkat jadi PNS [Suara.com/Erick Tanjung]
Ribuan guru tenaga honorer kategori dua atau K2 berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Kamis (11/2/2016). Mereka berunjuk rasa sejak kemarin, jadi kali ini adalah hari kedua mereka melakukan demonstrasi menuntut haknya untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Perwakilan dari mereka pun diterima langsung oleh pihak Istana yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kantornya.
Ketua Umum Forum Honorer Kegori 2 Indonesia, Titi Purwaningsih mengaku kecewa setelah bertemu dengan Mensesneg. Menurut dia aspirasi para guru honorer untuk bertemu Presiden Jokowi menuntut diangkat jadi PNS tidak terakomodasi.
"Kami minta bertemu Presiden, kami hanya ingin diangkat jadi PNS. Pertemuan kali ini dengan Mensesneg tidak ada hasil apa-apa. Tadi Mensesneg hanya bilang akan diusahakan (pertemuan dengan Presiden)," kata Titi usai pertemuan di kantor Menteri Sekretaris Negara, Jakarta.
Dia menuturkan, dalam pertemuan itu Mensesneg hanya berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada Jokowi. Namun belum ada solusi kapan mereka akan diangkat menjadi PNS.
"Tadi dia (Mensesneg) hanya bilang akan menyampaikan kepada Presiden, tapi tidak ada janji kapan kepastiannya. Ini hanya mengulur waktu saja," ujar dia.
Dia mengaku guru honorer yang turun aksi hari ini sebanyak 5.000 orang. Ia berharap Presiden memenuhi tuntutan mereka.
"Makanya kami berharap hati nurani Presiden untuk mengangkat kami jadi PNS. Ketika hari ini belum ada kejelasan, tidak ditanggapi, kami tetap akan demo lagi besok. Kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dari ini nanti," kata dia.
Sedangkan mengenai rencana Kementerian Pendidikan akan mengangkat mereka menjadi guru PNS asal mau ditempatkan di daerah terpencil, menurut Titi itu hanya wacana. Dia menyatakan pihaknya siap ditempatkan dimana saja.
"Kami tidak ada masalah, tapi kan tidak ada kejelasannya. Mereka cuma bilang-bilang saja. Sampai sekarang tidak ada kejelasan bagi honorer yang dijanjikan akan diangkat jadi PNS," imbuh dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Ganjar Minta Pemerintah Prabowo-Gibran Evaluasi Program dan Jajaran di Tahun Pertama
-
Yudo Sadewa Anak Menkeu Purbaya Sindir Mahasiswa Ikut Demo karena Dibayar
-
Aksi Demo Setahun Prabowo-Gibran Berjalan Aman, Polda Metro Pakai Strategi Humanis
-
Buntut Tayangan Xpose Uncensored, Puluhan Santri Geruduk Kantor KPI
-
Transjakarta Ogah Dikaitkan Orasi 'Ancaman' Ketua GP Ansor DKI saat Demo Trans7, Mengapa?
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik, AMSI Serahkan Simbol Dukungan Ini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun