Ilustrasi KPK [suara.com/Nikolaus Tolen]
Baca 10 detik
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat senang diundang komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (12/2/2016).
Mereka diundang untuk membahas kendala-kendala apa saja yang ditemukan dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah. Apalagi, Provinsi Papua merupakan provinsi yang diberi kewenangan melalui otonomi khusus.
"Ini hal yang luar biasa, yang dilakukan KPK adalah bagaimana tindakan preventif atau pencegahan korupsi," kata Hery di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Mereka diundang untuk membahas kendala-kendala apa saja yang ditemukan dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah. Apalagi, Provinsi Papua merupakan provinsi yang diberi kewenangan melalui otonomi khusus.
"Ini hal yang luar biasa, yang dilakukan KPK adalah bagaimana tindakan preventif atau pencegahan korupsi," kata Hery di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Hery memuji langkah KPK karena membantu daerah dalam menekan penyimpangan penggunaan anggaran.
Hery mengungkapkan sebelumnya penyelenggaraan keuangan di Papua tidak pernah melibatkan KPK. Dia berharap setelah KPK terlibat segala persoalan dapat dilihat secara menyeluruh sehingga korupsi bisa diberantas.
"Program yang telah dilakukan, kendala yang ditemukan, dan juga langkah ke depan. Kami akan MoU dengan KPK untuk bagaimana memerangi korupsi ini dan betul-betul kita harus kawal pencegahannya," kata Hery.
Dalam dialog dengan komisioner KPK tadi, kata Hery, tidak membicarakan masalah PT. Freeport Indonesia. Namun, Hery berharap agar semua pihak dapat duduk bersama untuk menentukan nasib perusahaan asal Amerika tersebut.
"Ini harus duduk bersama, pemda, masyarakat Papua, pemerintah Indonesia, dan Freeport. Ini harus duduk bersama. Ini dibicarakan komprehensif. Persoalan kontrak karya, dan sebagainya harus duduk bersama," kata Hery.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO