Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, dan Menkopolhukam Luhut Panjaitan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/1). [Antara]
Siang ini sekitar jam 14.00 WIB, Presiden Joko Widodo akan memimpin rapat konsultasi dengan pimpinan DPR di Istana Negara, Jakarta.
Saat ini, sejumlah pimpinan KPK sudah tiba di Istana Negara. Mereka yang sudah tiba, antara lain Ketua DPR Ade Komaruddin, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Fadli Zon, dan Taufik Kurniawan.
Ketua Komisi III Bambang Soesatyo, Ketua Komisi XI Ahmad Noor Supit, dan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas juga sudah datang.
Saat ini, sejumlah pimpinan KPK sudah tiba di Istana Negara. Mereka yang sudah tiba, antara lain Ketua DPR Ade Komaruddin, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Fadli Zon, dan Taufik Kurniawan.
Ketua Komisi III Bambang Soesatyo, Ketua Komisi XI Ahmad Noor Supit, dan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas juga sudah datang.
Sebelum masuk ke Istana Negara, Fadli Zon menegaskan fraksinya, Gerindra, tetap konsisten menolak revisi. Sikap ini nanti akan disampaikan dalam rapat konsultasi dengan Presiden.
Begitu juga dengan Fraksi Demokrat, kata Ibas, akan tetap menolak revisi kalau mengandung unsur melemahkan KPK.
"Kami dari Demokrat sesuai dengan arahan ketua umum kami, Susilo Bambagn Yudhoyono, tetap menolak revisi UU sejauh itu melemahkan KPK. Dari draf revisi yang diinisiasi DPR, kami melihat ada unsur melemahkan," kata Ibas.
Begitu juga dengan Fraksi Demokrat, kata Ibas, akan tetap menolak revisi kalau mengandung unsur melemahkan KPK.
"Kami dari Demokrat sesuai dengan arahan ketua umum kami, Susilo Bambagn Yudhoyono, tetap menolak revisi UU sejauh itu melemahkan KPK. Dari draf revisi yang diinisiasi DPR, kami melihat ada unsur melemahkan," kata Ibas.
Terkait kehadiran DPR ke Istana hari ini, Ibas mengatakan ini atas undangan Kepala Negara untuk membahas sejumlah agenda.
Revisi KPK mengundang reaksi dari masyarakat. Mayoritas menolaknya, bahkan KPK sendiri. Ketua KPK Agus Rahardjo sampai mengatakan akan mundur kalau DPR tetap melanjutkan revisi. Revisi dinilai hanya untuk melemahkan KPK.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh