Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, dan Menkopolhukam Luhut Panjaitan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/1). [Antara]
Siang ini sekitar jam 14.00 WIB, Presiden Joko Widodo akan memimpin rapat konsultasi dengan pimpinan DPR di Istana Negara, Jakarta.
Saat ini, sejumlah pimpinan KPK sudah tiba di Istana Negara. Mereka yang sudah tiba, antara lain Ketua DPR Ade Komaruddin, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Fadli Zon, dan Taufik Kurniawan.
Ketua Komisi III Bambang Soesatyo, Ketua Komisi XI Ahmad Noor Supit, dan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas juga sudah datang.
Saat ini, sejumlah pimpinan KPK sudah tiba di Istana Negara. Mereka yang sudah tiba, antara lain Ketua DPR Ade Komaruddin, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Fadli Zon, dan Taufik Kurniawan.
Ketua Komisi III Bambang Soesatyo, Ketua Komisi XI Ahmad Noor Supit, dan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas juga sudah datang.
Sebelum masuk ke Istana Negara, Fadli Zon menegaskan fraksinya, Gerindra, tetap konsisten menolak revisi. Sikap ini nanti akan disampaikan dalam rapat konsultasi dengan Presiden.
Begitu juga dengan Fraksi Demokrat, kata Ibas, akan tetap menolak revisi kalau mengandung unsur melemahkan KPK.
"Kami dari Demokrat sesuai dengan arahan ketua umum kami, Susilo Bambagn Yudhoyono, tetap menolak revisi UU sejauh itu melemahkan KPK. Dari draf revisi yang diinisiasi DPR, kami melihat ada unsur melemahkan," kata Ibas.
Begitu juga dengan Fraksi Demokrat, kata Ibas, akan tetap menolak revisi kalau mengandung unsur melemahkan KPK.
"Kami dari Demokrat sesuai dengan arahan ketua umum kami, Susilo Bambagn Yudhoyono, tetap menolak revisi UU sejauh itu melemahkan KPK. Dari draf revisi yang diinisiasi DPR, kami melihat ada unsur melemahkan," kata Ibas.
Terkait kehadiran DPR ke Istana hari ini, Ibas mengatakan ini atas undangan Kepala Negara untuk membahas sejumlah agenda.
Revisi KPK mengundang reaksi dari masyarakat. Mayoritas menolaknya, bahkan KPK sendiri. Ketua KPK Agus Rahardjo sampai mengatakan akan mundur kalau DPR tetap melanjutkan revisi. Revisi dinilai hanya untuk melemahkan KPK.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- 31 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 10 Maret 2026: Sikat Diamond, THR, dan SG Gurun
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- Promo Alfamart dan Indomaret Persiapan Hampers Lebaran 2026, Biskuit Kaleng Legendaris Jadi Murah
Pilihan
-
Eksklusif! PowerPoint yang Dibuang Trump Sebabkan Tentara AS Mati
-
Belanja Rp75 Ribu di Alfamart Bisa Tebus Murah: Minyak Goreng Rp36.900 hingga Sirup Marjan Rp6.900
-
Ayah hingga Istri Tewas! Mojtaba Khamenei: AS-Israel Akan Bayar Darah Para Syuhada
-
Abu Janda Maki Prof Ikrar di TV, Feri Amsari Ungkap yang Terjadi di Balik Layar
-
Resmi Ditahan, Yaqut Diduga Terima Fee dari Jemaah Daftar Bisa Langsung Berangkat Haji
Terkini
-
Eksklusif! PowerPoint yang Dibuang Trump Sebabkan Tentara AS Mati
-
Gara-gara Donald Trump Salah Perhitungan, 2 Hari Perang AS Habiskan Rp 94 Triliun
-
Gebrakan Dittipideksus Bareskrim di Jawa Timur: Bongkar Skandal Emas Ilegal Rp25,9 Triliun
-
Alasan KPK Baru Tahan Gus Yaqut Sekarang: Tak Ingin Terburu-buru dan Tunggu Bukti
-
Ayah hingga Istri Tewas! Mojtaba Khamenei: AS-Israel Akan Bayar Darah Para Syuhada
-
Hampir 1 dari 10 Anak Indonesia Alami Masalah Kesehatan Mental, Apa Penyebabnya?
-
Praperadilan Direktur PT WKM, Ahli: Seorang Tersangka Harus Dipenuhi Haknya Meski Masih Penyidikan
-
KPK Ungkap Akal-akalan Gus Yaqut Bagi Kuota Haji Tambahan 50:50 Persen
-
Dua Tanker Diledakkan, Iran Kirim Ultimatum: Harga Minyak Akan Melonjak Brutal!
-
Sekolah Rakyat Diperluas, Budiman: Investasi Masa Depan untuk Putus Rantai Kemiskinan