Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat konsultasi pimpinan DPR RI beserta sejumlah ketua fraksi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (22/2/2016). Pertemuan itu membahas rencana revisi Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Baru saja saya menerima kunjungan dari Ketua DPR, pimpinan DPR, Ketua Komisi, Ketua Fraksi, dan Panja. Suasana pertemuan itu terlaksana santai, membahas legislasi nasional, termasuk rencana revisi UU KPK. Saya sangat menghargai proses dinamika politik yang ada di DPR, khususnya (terkait) rencana revisi UU KPK," kata Jokowi, dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR di Istana Merdeka.
Jokowi menyatakan, hasil rapat konsultasi ini menyatakan bahwa rencana revisi UU KPK tersebut tidak jadi dibahas di parlemen. Tepatnya, rencana revisi itu akan ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan.
"Tadi setelah berbicara banyak mengenai rencana revisi UU KPK tersebut, kami bersepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini. Ditunda. Dan saya memandang perlu adanya waktu cukup (untuk) mematangkan rencana revisi UU KPK dan sosialisasinya kepada masyarakat," terang dia.
Dalam rapat konsultasi yang membahas agenda legislasi tersebut, Presiden didampingi sejumlah menteri terkait. Di antaranya yakni Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menkumham Yasonna Laoly, serta Mensesneg Pratikno. Sedangkan dari DPR hadir Ketua DPR Ade Komarudin, serta para Wakil Ketua DPR yakni Agus Hermanto, Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Taufik Kurniawan.
Selain itu, tampak juga hadir Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Ketua Komisi XI Ahmad Noor Supit, Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan beberapa lainnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
10.910 Warga Binaan di Sumsel Terima Remisi HUT RI, Ratusan Langsung Bebas
-
Turnamen Dikemas Lebih Berbeda, Ratusan Pemain Bakal Adu Kekuatan Tenis Meja
-
Gempa Flores Disusul Dua Gempa Besar di Sumatra dan Sulawesi, Benarkah Gempa Menjalar?
-
175 Perahu Bakal Ramaikan Festival Pacu Jalur 2026 Kuansing, Berikut Daftarnya
-
Merdeka dari Penjajah, Tapi Belum Merdeka dari Amarah: Mengapa Masyarakat Masih Suka Menghakimi?
-
Sebanyak 86 Persen BTS yang Rusak Akibat Gempa Flores Sudah Beroperasi Lagi
-
5 Sabun Cuci Muka untuk Bruntusan di Dahi dan Pipi, Lengkap dengan Ulasan Pengguna
-
Prabowo-Gibran Kompak Pakai Beskap, Pimpin Kemeriahan Karnaval Kemerdekaan di Monas
-
Dari Bundaran HI, Warga Titip Harapan untuk Indonesia di HUT Ke-81 RI
-
KPK Tak Sanksi Etik Setya Budi Dias di Kasus Pemerasan Bupati Pemalang, Ini Alasannya