Suara.com - Warga Kalijodo mendesak Komisi Nasional Hukum dan HAM (Komnas HAM) memantau penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI pada Senin (29/2/2016) besok. Itu dilakukan agar Komnas Ham dapat menilai adanya pelanggaran HAM atau tidak.
"Pertama saya minta besok Komnas HAM turun. Bisa memantau perkembangan. Di mana taring Anda?," kata pengacara warga Kalijodo Razman Arif Nasution di kawasan Kalijodo, Minggu (28/2/2016).
"Anda digaji diberi oleh negara untuk memperhatikan apakah besok sikap dari pemerintah provinsi DKI Jakarta, apakah sesuai dengan azas-azas penegakkan HAM atau tidak," kata Razman.
Lebih lanjut dia meminta Komnas HAM tidak hanya berkoar-koar di media massa terkait penggusuran Kalijodo.
"Anda enggak usah bicara tentang pelanggaran ham yang lain. Apakah anak-anak, orang tua. Ini pemerkosaan hak, saya minta Komnas HAM turun. Jangan hanya bicara di media. Buktikan Anda punya taring," katanya.
Tak Hanya Komnas HAM, Razman juga berharap DPRD DKI Jakarta juga turun saat proses penggusuran berlangsung. Razman menganggap proses penggusuran kawasan Kalijodo yang akan dialihkan menjadi ruang terbuka hijau (RTH) tidak masuk di APBD DKI 2016. Dia meminta tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) DPRD DKI diupayakan.
"Yang kedua, DPRD DKI saya minta untuk juga turun besok. Supaya lihat ini tanggungjawab anda. Fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi controling, fungsi budgeting, ada di sini. Ini tidak dianggarkan, tidak masuk APBD 2016, " katanya.
Razman mengatakan jika sebelumnya warga Kalijodo telah menemui anggota DPRD DKI terkait wacana penggusuran. Namun hingga kini belum ada satu pun anggota DPRD DKI yang menemui langsung warga Kalijodo.
"Hari selasa ketika kami bertemu dengan DPRD kita ketemu hari Jumat. Hari selasa tidak turun. Artinya kami menunggu di mana Anda," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO