News / Nasional
Rabu, 02 Maret 2016 | 14:54 WIB
Presiden Jokowi datangi Dataran Tinggi Gayo untuk resmikan Bandara Rembele di Provinsi Aceh Rabu (2/3/2016). [Antara/Rahmad]

Suara.com - Presiden Joko Widodo mulai gerah atas perseteruan antar Menteri yang berbeda pendapat mengenai sikap Pemerintah yang akan memutuskan sebuah kebijakan. Jokowi tidak senang bahkan marah karena mereka sudah saling serang secara pribadi di ranah publik melalui media massa.

"Presiden cukup prihatin terhadap peristiwa belakangan ini ddimana seolah-olah antar Menteri itu sudah saling 'menyerang' di ranah publik, baik melalui media sosial maupun secara terbuka mereka sharing pada publik. Tentu Presiden tidak happy atas situasi yang seperti itu," kata Johan Budi SP, Juru Bicara Presiden di komplek kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Atas hal itu, Jokowi kembali menegaskan bahwa jika ingin berdebat dan beda pendapat seharusnya di rapat terbatas (ratas) atau di forum rapat kabinet. Hal itu sudah berulang kali disampaikan oleh Jokowi dalam beberapa kali rapat dengan para pembantunya.

"Beliau kembali menegaskan tolong hentikan para Menteri ‎itu (yang berbeda pendapat di publik). Dan ini sudah disampaikan oleh Presiden dengan bahasa jangan gaduh di luar," ujar dia.

Johan menambahkan bahwa Menteri merupakan pembantu Presiden dalam menjalankan Pemerintahan. Oleh sebab itu, para Menteri juga tidak boleh memberikan keterangan kepada publik mengenai sebuah kebijakan yang belum diputuskan oleh Presiden.

"Jadi Menteri harusnya apa yang belum disampaikan oleh Presiden jangan didahului dengan pernyataan-pernyataan yang seolah-olah itu mengatas namakan Presiden. Itu yang menjadi perhatian," ungkap Johan.

Pernyataan yang mendahului sikap Presiden itu merujuk pada Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Kemaritiman dan Sumberdaya, Rizal Ramli beberapa waktu lalu. Luhut sempat mengklaim Presiden Jokowi telah mengirim Supres (surat presiden) untuk membahas revisi UU KPK ke DPR, padahal belum.

Sedangkan Rizal Ramli juga pernah mengklaim bahwa Pemerintah telah memutuskan untuk proyek pengembangan migas di Blok Masela dengan cara on shone atau dibangun di darat, padahal Presiden belum memutuskan hingga saat ini. Kemudian perseteruan hingga saat ini juga berlangsung antara Rizal dengan Menteri ESDM Sudirman Said yang berpendapat proyek Blok Masela harus dengan skenario off shore atau di laut.

"Ini jadi perhatian atas perseteruan antar Menteri yang mulai menyerang secara pribadi. Jadi kembali ditegaskan oleh Presiden kepada siapapun pembantunya, cukup, hentikan itu," tandas dia.

Load More