Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari dan Wakil Ketua KY Sukma Violetta [suara.com/Erick Tanjung]
Komisi Yudisial mengharapkan semua rekomendasi atas pelanggaran etik hakim harus mengikat. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jumat (4/3/2016).
Aidul mengatakan selama ini rekomendasi KY dalam menangani kasus-kasus hakim yang melanggar etik seringkali diabaikan Mahkamah Agung sehingga komisi terkesan tak berdaya.
"Salah satu yang diminta adalah rekomendasi KY harus mengikat (bagi MA), karena selama ini rekomendasi KY tidak mengikat," kata Aidul.
Aidul menambahkan perlunya dilakukan penguatan fungsi pengawasan KY terhadap hakim yaitu dengan revisi UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
"Maka perlu revisi UU perubahan KY kedua untuk memperkuat, dan rekomendasi KY harus mengikat," ujar dia.
Dia mengungkapkan selama ini setiap menangani perkara etik hakim rekomendasi KY tidak memiliki efek signifikan dan memberikan efek jera bagi hakim yang melakukan pelanggaran etik.
"Selama ini hanya rekomendasi saja, nanti (selanjutnya) tergantung MA meski ada ketentuan dalam jangka waktu tertentu otomatis, tetapi seringkali yang disampaikan KY tindaklanjutnya dari MA berbeda," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK