Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bengkalis, Riau mengejar aliran dana korupsi dana bantuan sosial Kabupaten Bengkalis dengan menghadirkan sejumlah saksi penerima dan calo.
"Aliran dana yang kita kejar; untuk membuktikan kerugian negara," kata JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis Tulus Prayogi di Pekanbaru, Rabu (9/3/2016).
Hal tersebut disampaikan Tulus setelah dalam beberapa kali jalannya sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru itu terus menghadirkan belasan penerima dana dan calo proposal yang mengajukan permohonan bantuan.
Menurut Tulus, dengan menghadirkan saksi berupa penerima dan calo tersebut dapat mengetahui bagaimana korupsi berjamaah itu dilakukan serta menguak pihak penerima aliran dan Bansos tersebut.
Sebelumnya pada persidangan Selasa (8/3/2016) JPU menghadirkan sejumlah saksi yang terdiri dari calo dan penerima bansos. Dalam keterangannya kepada majelis hakim yang diketuai Amin Ismanto, salah seorang saksi bernama Adam yang merupakan seorang calo menjelaskan dirinya menengahi 16 proposal melalui salah seorang terdakwa, Rismayeni.
Rismayeni sendiri merupakan legislator aktif di DPRD Bengkalis. Dia menjadi pesakitan bersama tiga terdakwa lainnya, Hidayat Tagor, Purboyo, dan Tarmizi. Ketiganya merupakan bekas legislator di tempat yang sama. Hanya saja, pada persidangan itu, JPU memisahkan berkas keempat terdakwa sehingga hanya dua terdakwa yang menjalani persidangan pada hari yang sama saat itu, Rismayeni dan Tagor.
Dalam kesaksiannya, Adam yang merupakan PNS di Sekwan DPRD Bengkalis mengatakan dirinya membantu mencairkan proposal yang diajukan oleh kelompok. Setiap kelompok mengajukan dana Bansos sebesar Rp50 juta. Dalam penjelasannya, Adam mengatakan dirinya menerima separuh dari dana yang dicairkan sebagai imbalan dan ucapan terima kasih.
Sementara itu, sebelumnya terungkap adanya calo lainnya yang terlebih dahulu memotong dana Bansos itu. Dari Rp50 juta yang diajukan, beberapa saksi dari pengaju proposal itu hanya menerima Rp12,5 juta, atau sekitar seperempat dari yang seharusnya.
Dana Bansos yang cair itu selanjutnya menjadi "keroyokan" antara calo dan calo, serta calo dan legislator. Persidangan itu menjadi cukup menarik lantaran kedua terdakwa tidak memakai baju tahanan layaknya terdakwa kasus lainnya.
Sementara, selama jalannya sidang, hakim sempat beberapa kali menegur saksi lantaran mereka dengan mudahnya berbagi uang negara.
Pada persidangan sebelumnya, salah satu terdakwa Rismayeni mengaku menerima uang hasil pencairan Bansos senilai belasan juta per proposal. Uang itu disebut sebagai uang terima kasih.
Sebelumnya, perkara korupsi berjamaah Bansos Bengkalis yang merugikan negara sebesar Rp31,3 miliar yang ditangani oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau menetapkan sebanyak tujuh tersangka.
Ketujuh tersangka yakni mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan Kepala Bagian Keungan Kabupaten Bengkalis Azrafiani Aziz Rauf. Selanjutnya lima tersangka lainnya dari kalangan legislator adalah Rismayeni, Muhammad Tarmizi, Hidayat Tagor, Purboyo dan Jamal Abdillah.
Nama terakhir sebelumnya telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada pekan lalu dengan hukuman delapan tahun penjara. Selain itu, Jamal yang merupakan mantan politisi PKS serta mantan Ketua DPRD Bengkalis itu dicabut hak politiknya selama 10 tahun atas keterlibatannya melakukan korupsi Bansos Bengkalis.
Motif korupsi Jamal saat menjadi Ketua DPRD Bengkalis adalah dengan memotong dana hibah yang seharusnya diserahkan pada penerima sebesar 50 persen. Kuat dugaan motif serupa juga dilakukan oleh empat terdakwa yang kini menjalani persidangan. (Antara)
Berita Terkait
-
Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi Diklaim Sukses, Angka Salah Sasaran Turun Drastis
-
Bansos Apa Saja yang Cair Februari 2026? Ini Cara Mudah Mengeceknya
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Kasatgas Tito Pimpin Rakor Pembahasan Bantuan Rumah dan Bantuan Sosial Pascabencana
-
Bansos PKH, BPNT dan BLT Tahap 1 Cair Februari 2026, Ini Cara Cek di HP Pakai NIK KTP
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah