Suara.com - Pengadilan Cina mencatat sudah menghukum lebih dari 1.400 orang pada tahun 2015 lalu. Mereka yang dinyatakan bersalah karena tuduhan mengganggu keamanan negara.
Dari ribuan orang itu berstatus narapidana aksi terorisme. Demikian pernyataan Ketua mahkamah agung China seperti dilansir Reuters, Minggu (13/3/2016). Jumlah orang yang dihukum pengadilan Cina itu dua kali lipat dibanding tahun 2014.
Dalam laporan tahunan, yang diserahkan ke parlemen Cina, kepala departemen keadilan Zhou Qiang mengatakan pengadilan Cina menyatakan 1.419 orang bersalah di tahun 2015 karena mengganggu keamanan negara.
Dia tidak memberikan perbandingan, namun dalam laporan kerjanya yang diserahkan pada tahun lalu dia mengatakan bahwa pengadilan menyatakan bersalah 712 orang atas tuduhan yang sama selama tahun 2014, yang jumlahnya mengalami kenaikan sebesar 13,3 persen dari tahun sebelumnya.
Pada tahun lalu, pengadilan meningkatkan usaha mereka terhadap mereka yang menghasut pemberontakan, memimpin, mengatur dan ikut dalam sejumlah kelompok teroris dan mereka yang menyebarkan sejumlah rekaman video dan suara terkait terorisme, kata Zhou.
Pengadilan yang akan dilakukan pada tahun ini "akan akan memberlakukan undang-undang terhadap keamanan negara serta memerangi terorisme, dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada teroris dan kelompok separatis," tambah dia.
Undang-undang keamanan Cina yang baru, termasuk hukum memerangi terorisme dan rancangan hukum keamanan dunia maya, telah menjadi isu yang kontroversial saat mereka menyusun kekuatan tersebut kepada pemerintah untuk dapat memerangi dugaan ancaman, dari perluasan sensor konten hingga peningkatan kendali atas beberapa teknologi.
Para kritikus memberikan komentar terkait undang-undang untuk memerangi terorisme, mengatakan bahwa itu tidak dapat ditafsirkan sedemikian rupa yang membuat bahkan adanya perbedaan pendapat yang tidak menggunakan kekerasan dapat disebut sebagai terorisme juga.
Sejumlah pemerintah negara Barat telah menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap Beijing, meskipun pada minggu lalu pemimpin tertinggi ketiga Cina membantah kritik yang ada, dan mengatakan bahwa negara mengambil "pendekatan yang sangat Cina" terhadap keamanan nasional dengan menggunakan sejumlah undang-undang baru. (Reuters)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
Terkini
-
Susul Jawaharlal Nehru, PM India Narendra Modi Terima Bintang RI Adipurna dari Prabowo
-
PN Jaksel Meluap! Massa Roy Suryo Berkaus 'Telah Mati Penegakan Hukum' Menanti Putusan Praperadilan
-
KPK Bongkar Borok MBG, Kepala BGN Nanik S Deyang Malah 'Ngilang' Usai Audiensi
-
Jangan Mimpi Punya Generasi Emas, FKBI Soroti Ironi Negara Raup Rp2,23 Triliun dari Perokok Anak
-
Bukan Tenggelam! Bercak Darah Buktikan 3 Polisi Katingan Dihabisi Sebelum Dibuang ke Sungai
-
Kunjungan Prabowo dan PM India Narendra Modi, Operasional Candi Prambanan Disesuaikan
-
Mengapa Banjir Pesisir kini Semakin Sering Terjadi? Penelitian Ungkap Imbas Krisis Iklim
-
Pemprov DKI Respons Usulan Kenaikan Tarif Transjakarta, Fokus pada Rute Bandara
-
Penugasan Presiden ke Ketua MPR Dipertanyakan, Mekanisme Ketatanegaraan jadi Sorotan
-
Bedah Buku Presiden Solusi, Abdul Mu'ti Ajak Publik Jangan Cuma Melihat Kekurangan Prabowo