Suara.com - Pengadilan Cina mencatat sudah menghukum lebih dari 1.400 orang pada tahun 2015 lalu. Mereka yang dinyatakan bersalah karena tuduhan mengganggu keamanan negara.
Dari ribuan orang itu berstatus narapidana aksi terorisme. Demikian pernyataan Ketua mahkamah agung China seperti dilansir Reuters, Minggu (13/3/2016). Jumlah orang yang dihukum pengadilan Cina itu dua kali lipat dibanding tahun 2014.
Dalam laporan tahunan, yang diserahkan ke parlemen Cina, kepala departemen keadilan Zhou Qiang mengatakan pengadilan Cina menyatakan 1.419 orang bersalah di tahun 2015 karena mengganggu keamanan negara.
Dia tidak memberikan perbandingan, namun dalam laporan kerjanya yang diserahkan pada tahun lalu dia mengatakan bahwa pengadilan menyatakan bersalah 712 orang atas tuduhan yang sama selama tahun 2014, yang jumlahnya mengalami kenaikan sebesar 13,3 persen dari tahun sebelumnya.
Pada tahun lalu, pengadilan meningkatkan usaha mereka terhadap mereka yang menghasut pemberontakan, memimpin, mengatur dan ikut dalam sejumlah kelompok teroris dan mereka yang menyebarkan sejumlah rekaman video dan suara terkait terorisme, kata Zhou.
Pengadilan yang akan dilakukan pada tahun ini "akan akan memberlakukan undang-undang terhadap keamanan negara serta memerangi terorisme, dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada teroris dan kelompok separatis," tambah dia.
Undang-undang keamanan Cina yang baru, termasuk hukum memerangi terorisme dan rancangan hukum keamanan dunia maya, telah menjadi isu yang kontroversial saat mereka menyusun kekuatan tersebut kepada pemerintah untuk dapat memerangi dugaan ancaman, dari perluasan sensor konten hingga peningkatan kendali atas beberapa teknologi.
Para kritikus memberikan komentar terkait undang-undang untuk memerangi terorisme, mengatakan bahwa itu tidak dapat ditafsirkan sedemikian rupa yang membuat bahkan adanya perbedaan pendapat yang tidak menggunakan kekerasan dapat disebut sebagai terorisme juga.
Sejumlah pemerintah negara Barat telah menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap Beijing, meskipun pada minggu lalu pemimpin tertinggi ketiga Cina membantah kritik yang ada, dan mengatakan bahwa negara mengambil "pendekatan yang sangat Cina" terhadap keamanan nasional dengan menggunakan sejumlah undang-undang baru. (Reuters)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Bos Gembong Narkoba Skotlandia Steven Lyons Ditangkap di Bali, Pimpin Sindikat 'Lyons Crime Family'
-
Zulhas Sebut PAN-Gerindra 'Koalisi Sepanjang Masa', Dasco: Kami Harap Ini Langgeng
-
Menaker Yassierli Sidak Perusahaan di Semarang Faktor THR Tak Dibayar Penuh
-
Babak Baru Kasus Andrie Yunus: Puspom TNI Izin LPSK Periksa Korban Usai Ditolak Dokter
-
Dapur MBG Kembali Beroperasi Usai Libur Lebaran, Relawan: Kangen Suara Ompreng
-
Jaga Semangat Belajar Siswa, Satgas PRR Kebut Renovasi Fasdik Terdampak Bencana
-
Usai Jepang, Presiden Prabowo Tiba di Korea Selatan Lanjutkan Diplomasi Asia Timur
-
'Kirim Putra Trump, Anak Netanyahu, dan Pangeran-pangeran Arab Perang ke Iran!'
-
Gudang Sound System di Kembangan Ludes Dilalap Api, 15 Unit Damkar Diterjunkan ke Lokasi
-
Siapkan Puluhan Saksi dan Ahli di Kasus Korupsi Satelit Kemhan, Kejagung: Untuk Yakinkan Hakim!