Suara.com - Presiden Joko Widodo menyoroti kasus Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi Mawardi (27) yang ditangkap Badan Nasional Narkotika (BNN) terkait penyalahgunaan narkoba. Jokowi memerintahkan Menteri Dalam Negeri melakukan diskresi atau mencopot jabatan Ahmad sebagai Bupati dan menunjuk pelaksana tugas (PLT).
"Presiden memerintahkan kepada saya, ada diskresi Mendagri atau tidak? Saya bilang ada Pak. Kalau dia tertangkap tangan KPK atau narkoba misalnya itu kan sudah membangun citra Pemerintahan yang tidak bersih. Jadi saya punya kewenangan untuk mengambil keputusan terhadap yang bersangkutan (cabut SK) dan menujuk pelaksana tugas kepela daerah," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (16/3/2016).
Namun, lanjut dia untuk pemberhentian yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan menunggu putusan hukum tetap dari Pengadilan. Selain itu, pihaknya juga menunggu surat resmi hasil test urine Ahmad dari BNN.
"Pemberhentiannya kan tetap menunggu keputusan hukum tetap. Soal kasus narkoba nanti kami tunggu surat resmi dari BNN apakah positif atau tidak," ujar dia.
Mendagri Pertanyaan Hasil tes Kesehatan Bupati Ogan Ilir Dari KPU Daerah. Selain cek data hasil tes urine dari BNN, Mendagri juga akan mengecek hasil tes kesehatan Ahmad Wazir di KPUD Ogan Ilir.
"Itu calon Pilkada kan ada tes kesehatannya, kami minta juga kepolisian cek ke KPU lampiran tes kesehatan dia itu bagaimana ketika itu. Ada permainan gak, jujur gak, dokternya siapa, rumah sakitnya mana, puskesmasnya mana," tambah Tjahjo.
Jika ada permainan saat seleksi calon kepala daerah oleh KPU ataupun Bawaslu, maka pihaknya akan melaporkan ke kepolisian untuk diusut tuntas.
"Nanti bisa dong (diperkarakan jika ada permainan dengan KPU dan pihak terkait), itu kan sudah manipulasi masyarakat dengan data," tandas dia.
Diberikan sebelumnya, selain menangkap Bupati Ogan Ilir, BNN juga menangkap tiga orang yang merupakan kaki tangannya. Ketiga orang tersebut berinisial MU (29), DA (31) seorang pegawai negeri sipil, dan JU (38) security yang bekerja di rumah dinas Bupati Ogan Ilir.
Mereka ditangkap di rumah pribadi Bupati Ilir Ogan di Jalan Musyawarah III, Kelurahan Karanganyar Gandus, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, pada Minggu (13/3/2016).
Kasus ini terbongkar berkat mulut bandar narkoba berinisial ICN (38). ICN merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di Rumah Sakit Jiwa di Palembang.
Budi menambahkan keempat tersangka dijerat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 127 (1a), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman minimal empat tahun dan maksimal 12 tahun penjara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin