Suara.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan kesadaran masyarakat Indonesia soal bahaya penyimpangan perilaku seksual atau LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) semakin meningkat, sejak hal ini ramai dibicarakan.
"Meningkatnya kesadaran masyarakat itu, berimbas dengan dilarangnya tayangan televisi menampilkan gaya kebanci-bancian," kata Hidayat Nur Wahid ketika menjadi pembicara utama pada "Talkshow Parenting: Tentuan Sikap Kita Hadapi Penyimpangan Seksual" di Graha SMK 57 Jakarta, Minggu (20/3/2016).
Menurut Hidayat, dengan berbagai penolakan dari masyarakat terhadap kaum dan pendukung LGBT, upaya mereka dalam menyebarkan pengaruh LGBT tidak pernah berhenti, ini yang harus diwaspadai.
Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mencontohkan, belum lama ini tersiar kabar digagalkannya rencana perkawinam antara laki-laki dengan laki-laki oleh polisi.
Ada juga, oknum pegawai negeri sipil (PNS) ditangkap melakulan tindakan asusila dengan pasangan sesama pria, dan ada lagi peristiwa di daerah lainnya.
"Fenomena ini sudah saya sampaikan kepada Presiden, bahwa pengaruh negatif LGBT sudah sampai ke daerah-daerah perkampungan. Di kota-kota besar, pengaruhnya tentu lebih dahsyat. Alhamdulillah Presiden menyetujui agar soal LGBT ini diselesaikan sesegera mungkn," ujarnya.
Hidayat menegaskan, pengaruh kejahatan LGBT ini sama merusaknya dengan kejahatan narkoba, sehingga di samping ada darurat narkoba, harus ada juga darurat LGBT.
Masalah negatifnya LGBT, kata Hidayat, sebenernya sudah disepakati semua agama, dan bahkan berbagai elemen masyarakt, menyatakan LGBT adalah sesat, menyimpang, dan penyakit.
"Tinggal negara yang berperan dengan menerbitkan UU yang melarang keras terhadap LGBT. Alhamdulillah banyak parpol Islam seperti PKS, PAN, PKB, PPP, satu suara, mendukung dikeluarkannya UU yang keras melarang LGBT," katanya.
Menurut Hidayat, larangan dari negara Indonesia juga sudah sangat tegas yakni dalam sila pertama Pancasila menyebutkan, Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kemudian, pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dalam setiap agama yang ada di Indonesia, terutama agama Islam, kata dia, tidak ada yang namanya LGBT, semua diciptakan berpasangan laki-laki dan wanita.
"Intinya, LGBT adalah penyimpangan. Itu sangat jelas. Kita sebagai umat Islam harus menegakkan amar maruf nahi munkar," katanya.
Hidayat juga mengingatkan, dalam pelaksanaan amar maruf harus dengan cara-cara yang sesuai dengan norma bangsa Indonesia.
Menurut dia, tidak boleh dengan cara kekerasan yang dapat menimbulkan tindakan pidana. (Antara)
Berita Terkait
-
Ahmad Muzani di Harlah NU: Bangsa Ini Berutang Jasa pada Kiai dan Santri
-
Tepis Isu Simpang Siur, Dasco Tegaskan Tak Ada Wacana Pilpres Dipilih MPR dalam Revisi UU Pemilu
-
KPK Ungkap Istilah Uang Hangus dalam Kasus Gratifikasi Eks Sekjen MPR
-
Soal Retret di Hambalang, Eddy Soeparno: Momen Perkuat Manajerial hingga Bahas Geopolitik
-
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Singgung Sila ke-4: Pilkada Lewat DPRD Layak Dikaji dan Konstitusional
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi