Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh dan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Istora Senayan, Jakarta [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan langkah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen merupakan tindakan yang sah dan dibenarkan secara perundang-undangan. Bagi Paloh, langkah Ahok maju melalui jalur independen bukanlah sebuah sikap 'Deparpolisasi' seperti yang dituduhkan PDI Perjuangan dan beberapa partai lain.
"Jalur independen kalau dikatakan deparpolisasi, partai Nasdem ingin meluruskan bahwa itu bukan deparpolisasi. Tapi ini adalah situasi dan kondisi nasional, psikologi antara Parpol dan masyarakat semakin jauh," kata Paloh dalam pidato pelantikan pengurus partai Nasdem daerah se-DKI Jakarta di Istora Senayan, Minggu (20/3/2016).
Dia menjelaskan, komunikasi politik yang tidak cair merupakan salah satu sebab kepercayaan masyarakat terhadap Parpol menurun. Menurut dia Parpol tetap membutuhkan partisipasi publik, rakyat.
"Kalau rakyat emoh (tidka mendukung Parpol), ini ancaman, lampu kuning bagi Parpol. Ini harus kita lempengkan," ujar dia.
Dia menambahkan, masyarakat sekarang lebih banyak menaruh kepercayaan kepada calon pemimpin dari jalur independen dibandingkan Parpol, hal ini sebuah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh partai politik.
"Ada sang pembuat undang-undang, tetapi rakyat menyatakan kami tidak pilih parpol, kami pilih jalur independen. Itu hal yang harus difahami," ucap Paloh.
"Karena partai Nasdem Parpol, bukan independen, namun sejalan dengan aspirasi rakyat. Contoh soal yang memberikan pengarahan, namanya Ahok, Gubernur DKI, ya Ahok, karakternya Ahok dan kinernya Ahok".
Sebelumnya diberitakan sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan jalur independen sebagai langkah deparpolisasi atau mengurangi peranan partai politik.
"Calon gubernur dari jalur independen adalah cerminan deparpolisasi dan PDIP melawan deparpolisasi," jelas dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Ahok Buka Kartu: 3 Kunci Ini Bisa Bikin Otomotif RI Jadi Raksasa Ekonomi
-
Kasus Deddy Sitorus Dinilai Mirip Ahok: Video Tuai Polemik karena Sengaja Dipotong?
-
Jejak Kontroversi Ahmad Sahroni: 4 Blunder Fatal yang Membuatnya Didepak Surya Paloh
-
Terungkap! Ini Kesalahan Fatal Sahroni & Nafa Urbach yang Membuat Surya Paloh Tak Beri Ampun
-
Harga Sebuah Ucapan: Kursi DPR Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan Usai Lukai Hati Publik
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Nama PBNU Terseret Kasus Haji, KPK Buka Suara: Benarkah Hanya Incar Orangnya, Bukan Organisasinya?
-
Rentetan Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis, DPD Minta BGN Kurangi Jumlah Penerima MBG
-
Asmara Berujung Maut di Cilincing: Pemuda Tewas Dihabisi Rekan Sendiri, Kamar Kos Banjir Darah!
-
Video Gibran Tak Suka Baca Buku Viral Lagi, Netizen Bandingkan dengan Bung Hatta
-
KPK Ungkap Kasus Korupsi Kuota Haji, Libatkan Hampir 400 Biro Perjalanan
-
Nabire Diguncang Gempa Berkali-kali, Jaringan Internet Langsung Alami Gangguan
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Terungkap! Modus Oknum Kemenag Peras Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!