Suara.com - Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto mengatakan kedatangannya di acara pelantikan pengurus baru Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Gelanggang Olahraga Senen, Jakarta Pusat, Selasa (22/3/2016), bukan dimaksudkan untuk mendukung Sandiaga Uno menjadi calon gubernur Jakarta periode 2017-2022.
"Masih lama gubernur DKI, ini ketua umum APPSI," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan datang ke acara ini semata-mata untuk melantik Sandiaga Uno menjadi ketua APPSI yang baru.
Prabowo menjelaskan partainya saat ini masih menjaring bakal calon gubernur. Gerindra, katanya, punya mekanisme sendiri. Calon yang mendaftar menjadi bakal calon akan diseleksi secara ketat sampai disurvei. Orang yang paling berpeluang nanti diusulkan ke DPP, selanjutnya diumumkan.
"(Penjaringan) ini yang sudah kita lakukan beberapa kali. Jadi yang sangat berperan besar adalah DPD Gerindra DKI Jakarta. Karena dia yang sangat tahu," tutur mantan ketua APPSI.
Ketika disinggung nama Kepala Badan Narkotika Nasional Inspektur Jenderal Budi Waseso dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, Prabowo mengatakan mereka masih dipertimbangkan sama seperti kandidat-kandidat yang lain.
"Masih ada proses yang harus dipertimbangkan, karena kita ingin demokratis menangkap suara dari bawah. Biasanya kalau dari bawah nggak bakal meleset, kalau survei bisa salah satunya, tapi kadang bisa dipesan," katanya.
"Saya persilakan semua kader terbaik bangsa untuk maju, saya ingatkan, dulu yang menarik Ahok ke Jakarta saya, saya ingatkan, saya mencari pemimpin yang terbaik," Prabowo menambahkan.
Dari delapan nama bakal calon yang sudah tercatat dalam daftar penjaringan Partai Gerindra yang selama ini beredar, nama Budi Waseso belum masuk.
"Itu kan baru pernyataan Dasco (Ketua Tim Relawan Jakarta Bergerak Sufmi Dasco Ahmad). Begini, Kami di Gerindra ini ada proses, ada mekanisme penjaringan," kata anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, kepada Suara.com, Senin (21/3/2016).
Mekanismenya, kata Prabowo, siapapun tokoh yang akan maju dari Partai Gerindra harus mendaftar terlebih dahulu lewat DPD, lalu dilakukan seleksi ketat sampai survei, kemudian dibawa ke DPP.
Berita Terkait
-
Pidato Presiden: Soroti Keberhasilan Pangan dan Sikap Elite Politik di Medsos
-
Prabowo Sapa Titiek Soeharto di Depan Para Pejabat, Buat Gemuruh Tepuk Tangan Panjang
-
5 Sindiran Politik Tajam Pandji Pragiwaksono dalam 'Mens Rea' yang Viral
-
Martina Ayu Pratiwi Diguyur Bonus Rp3,4 Miliar usai Raih 7 Medali SEA Games, Jumlah Terbanyak
-
Purbaya Curhat Kena Omel Prabowo, Banyak Kecurangan di Pajak dan Bea Cukai
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
Terkini
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera