Suara.com - CEO Gojek Indonesia Nadiem Makarim mengatakan, konflik horizontal antara transportasi online dan konvensional, dikarenakan masalah kompetisi. Apalagi, ketika membicarakan regulasi yang harus dipenuhi sebagai syarat transportasi umum.
"Susah juga bilang regulasi. Karenanya semuanya sudah badan hukum, semuanya bayar pajak. Dulu ojek nggak punya pajak penghasilan, karena Go-jek semua jadi punya. Menurut saya, ini sebenarnya unsurnya masalah kompetisi," kata Nadiem di Kantor Kementerian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Selasa (22/3/2016) malam.
Nadiem mengatakan, akan mengikuti seluruh regulasi yang akan dibuat pemerintah untuk transportasi online. Sambil menerangkan, dia mengapresiasi pihak Istana yang memberikan support terhadap inovasi terhadap transportasi online seperti Go-jek.
"Soal badan hukum kan masih dirumuskan pemerintah. Bilangnya koperasi, atau badan hukum," kata dia.
Menanggapi aksi demonstrasi hari ini, Kebijakan Go-jek pun cukup tegas untuk tindakan pidana yang dilakukan drivernya. Termasuk adanya informasi aksi balas dendam dari driver Go-jek dalam demonstrasi penolakan transportasi sebab karena menjadi korban. Nadiem mengatakan, bila ada driver Go-jek yang terlibat dalam aksi balas dendam itu, akan diberikan hukuman yang tegas.
"Kita sudah ambil tindakan. Apapun, bila terkait kekerasan, kita akan lapor ke polisi, termasuk kasus tadi (hari ini), dan kita akan bekerja sama dengan polisi. Kalau ada yang ketahuan, kita akan lepas kemitraannya," ujar Nadiem.
Tag
Berita Terkait
-
Bos Blue Bird Mengaku akan Pecat Sopir yang Terbukti Anarkis
-
Demo Anti-Transportasi 'Online' Juga Heboh di Berbagai Negara
-
Ahok Ancam Cabut Izin Usaha Taksi Anarkis, Ini Respon Blue Bird
-
Polisi Akui Aksi Demo Sopir di Luar Hasil Rapat Koordinasi
-
Kini Tak Ada Lagi Lambaian Penumpang Pada Taksi Konvensional
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
-
Kuliah di Amerika, Tapi Bahasa Inggris Anak Pejabat Ini Malah Jadi Bahan Ledekan Netizen
Terkini
-
Raffi Ahmad Menolak Jadi Menpora RI
-
Kasus Haji Segera Ada Tersangka, Bagaimana Nasib Ustaz Khalid Basalamah usai Kembalikan Uang ke KPK?
-
Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Efisiensi TKD, Anggaran Dialihkan Demi Program Merakyat
-
Mahfud MD Sebut RUU Perampasan Aset Bikin Koruptor Ketakutan, Segera Bahas dan Disahkan!
-
Tuai Kritik, KPU Batal Sembunyikan Ijazah Capres dan Cabut Keputusan Kontroversial
-
Resmi Dibatalkan, KPU Klaim Gandeng KPI Rancang Aturan Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres
-
Blusukan ke RSUD Budi Asih, Gubernur Pramono Soroti 95 Persen Pasien BPJS dan Janjikan Renovasi IGD
-
Golkar Usul Pengendalian Medsos Lewat SIM Card, Bukan Batasi Akun
-
Dasco - Sjafrie Sjamsoeddin Sempat Bicara 4 Mata di Ruang Tertutup, Ini yang Dibahas
-
KPK Telusuri Dana Korupsi Haji ke PBNU, Mahfud MD: Segera Tetapkan Tersangkanya Siapa Saja