Suara.com - Sebagian warga ekonomi menengah ke bawah di Kabupaten Bengkalis menyayangkan pembagian Beras Miskin atau Raskin di daerah pesisir Provinsi Riau itu masih menggunakan data lama. Sehingga kurang tepat sasaran.
Salah satunya Maryam. Janda lima anak ini sudah beberapa tahun belakangan tidak dapat rakin.
"Seharusnya didata ulang lagi warga yang berhak menerima raskin ini, karena berkemungkinan besar di daerah masing-masing ada peningkatan warga yang berhak menerima raskin," kata Maryam.
"Hampir setengah tahun menjanda, dengan lima anak, hingga saat ini belum ada menerima raskin, kalau pembagian raskin nantinya masih menggunakan data lama maka kami yang juga layak dan berhak menerima raskin parti tidak akan terdata," katanya.
Menurutnya, Pemerintah Desa maupun Pemkab Bengkalis seharusnya terlebih dahulu mendata warga miskin di daerah masing-masing sebelum Raskin dibagikan. Sebab dia merasa perekonomian warga semakin terpuruk saat ini.
"Terlebih lagi saat ini harga karet anjlok, sementara harga kebutuhan pokok semakin mahal, disini beras belida saja hampir Rp14 Ribu perkilonya, sementara harga karet Rp 4 Ribu perkilonya dan ini sungguh menekan masyarakat miskin seperti kami, jadi jika kami mendapatkan raskin, itu pasti membantu kami," katanya.
Setelah suami Maryam meninggal dunia, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ia hanya berharap dari penghasilan anak sulungnya yang merupakan karyawan swasta. Ia juga terpaksa berhemat-hemat untuk kebutuhan setiap harinya. Mendiang suaminya bekerja sebagai tukang becak.
Berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang di terima Bulog Bengkalis jumlah penerima Rumah Tangga Sasaran (RTS-Pm) Raskin tahun 2016 sebanyak 19.987 RTS Pm, yang terbanyak di kecamatan Mandau yakni 4.667 dengan kuantum perbulannya mencapai 299.805 kg sedangkan pertahunnya mencapai 3.597.660 kg. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO