Masyarakat mengisi formulir dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Posko Teman Ahok di salah satu pertokoan, di Jakarta, Jumat (3/11). [suara.com/Oke Atmaja]
Salah satu isu yang dihembuskan untuk mengganggu persiapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju lewat jalur non partai politik ialah formulir dukungan warga Jakarta yang dihimpun relawan Teman Ahok tidak sah.
Ahok sudah mengetahui isu tersebut. Dia tidak mau ambil pusing karena informasi tersebut bukan berasal dari komisi pemilihan umum daerah.
"Itu kan isu macam-macam, nanti formulir resmi KPUD itu yang saya tanda tangan sama Pak Heru, pakai materai. Terus saya lampirkan rekap, kecamatan ini siapa saja yang mendukung, terus saya tanda tangan hasil rekap, terus yang ditandatangani orang itu, dilampirkan," kata Ahok di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (29/3/2016).
Ahok sudah mengetahui isu tersebut. Dia tidak mau ambil pusing karena informasi tersebut bukan berasal dari komisi pemilihan umum daerah.
"Itu kan isu macam-macam, nanti formulir resmi KPUD itu yang saya tanda tangan sama Pak Heru, pakai materai. Terus saya lampirkan rekap, kecamatan ini siapa saja yang mendukung, terus saya tanda tangan hasil rekap, terus yang ditandatangani orang itu, dilampirkan," kata Ahok di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (29/3/2016).
Ahok menegaskan sudah memahami aturan main mengikuti pemilihan kepala daerah. Apalagi, dulu Ahok pernah duduk di Komisi II DPR yang mengurusi bidang pemerintahan.
"Saya ini Komisi II (dari Golkar) loh, saya di badan legislasi, saya yang membuat undang-undang dan juga yang merevisinya," kata Ahok.
Ahok mengatakan untuk membuktikan apakah formulir dukungan terhadapnya sah atau tidak, KPUD akan memverifikasinya.
"Saya ini Komisi II (dari Golkar) loh, saya di badan legislasi, saya yang membuat undang-undang dan juga yang merevisinya," kata Ahok.
Ahok mengatakan untuk membuktikan apakah formulir dukungan terhadapnya sah atau tidak, KPUD akan memverifikasinya.
"Makanya KPUD akan turun ke lapangan, tanya lampiran kamu yang sudah direkap dari calon perseorangan ini benar nggak. Kalau nggak benar, ini formulir kamu tanda tangan, kamu nyatakan nggak benar, kamu nggak pernah dukung dia,tapi kalau benar ya benar," katanya.
Dengan demikian kata Ahok, usaha yang telah diperjuangkan oleh relawan Teman Ahok tidak sia-sia.
"Oh nggak sia-sia dong, tapi kan banyak orang nggak percaya, saya maklum, ada yang mau tukar nyawa karena nggak percaya," kata mantan Bupati Belitung Timur.
Saat ini, relawan Teman Ahok tengah memverifikasi ulang semua formulir. Verifikasi dilakukan sejak Ahok mengumumkan nama pasangannya, Heru Budi Hartono.
Suara.com - Selain didukung relawan Teman Ahok, Ahok juga didukung Partai Nasdem dan Partai Hanura.
Partai Nasional Demokrat memiliki lima kursi di DPRD DKI Jakarta dan Partai Hanura memiliki 10 kursi.
Dengan demikian, Ahok yang maju lewat jalur non partai politik, sekarang mendapatkan total dukungan 15 dari 106 kursi di DPRD DKI Jakarta.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?