Masyarakat mengisi formulir dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Posko Teman Ahok di salah satu pertokoan, di Jakarta, Jumat (3/11). [suara.com/Oke Atmaja]
Salah satu isu yang dihembuskan untuk mengganggu persiapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju lewat jalur non partai politik ialah formulir dukungan warga Jakarta yang dihimpun relawan Teman Ahok tidak sah.
Ahok sudah mengetahui isu tersebut. Dia tidak mau ambil pusing karena informasi tersebut bukan berasal dari komisi pemilihan umum daerah.
"Itu kan isu macam-macam, nanti formulir resmi KPUD itu yang saya tanda tangan sama Pak Heru, pakai materai. Terus saya lampirkan rekap, kecamatan ini siapa saja yang mendukung, terus saya tanda tangan hasil rekap, terus yang ditandatangani orang itu, dilampirkan," kata Ahok di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (29/3/2016).
Ahok sudah mengetahui isu tersebut. Dia tidak mau ambil pusing karena informasi tersebut bukan berasal dari komisi pemilihan umum daerah.
"Itu kan isu macam-macam, nanti formulir resmi KPUD itu yang saya tanda tangan sama Pak Heru, pakai materai. Terus saya lampirkan rekap, kecamatan ini siapa saja yang mendukung, terus saya tanda tangan hasil rekap, terus yang ditandatangani orang itu, dilampirkan," kata Ahok di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (29/3/2016).
Ahok menegaskan sudah memahami aturan main mengikuti pemilihan kepala daerah. Apalagi, dulu Ahok pernah duduk di Komisi II DPR yang mengurusi bidang pemerintahan.
"Saya ini Komisi II (dari Golkar) loh, saya di badan legislasi, saya yang membuat undang-undang dan juga yang merevisinya," kata Ahok.
Ahok mengatakan untuk membuktikan apakah formulir dukungan terhadapnya sah atau tidak, KPUD akan memverifikasinya.
"Saya ini Komisi II (dari Golkar) loh, saya di badan legislasi, saya yang membuat undang-undang dan juga yang merevisinya," kata Ahok.
Ahok mengatakan untuk membuktikan apakah formulir dukungan terhadapnya sah atau tidak, KPUD akan memverifikasinya.
"Makanya KPUD akan turun ke lapangan, tanya lampiran kamu yang sudah direkap dari calon perseorangan ini benar nggak. Kalau nggak benar, ini formulir kamu tanda tangan, kamu nyatakan nggak benar, kamu nggak pernah dukung dia,tapi kalau benar ya benar," katanya.
Dengan demikian kata Ahok, usaha yang telah diperjuangkan oleh relawan Teman Ahok tidak sia-sia.
"Oh nggak sia-sia dong, tapi kan banyak orang nggak percaya, saya maklum, ada yang mau tukar nyawa karena nggak percaya," kata mantan Bupati Belitung Timur.
Saat ini, relawan Teman Ahok tengah memverifikasi ulang semua formulir. Verifikasi dilakukan sejak Ahok mengumumkan nama pasangannya, Heru Budi Hartono.
Suara.com - Selain didukung relawan Teman Ahok, Ahok juga didukung Partai Nasdem dan Partai Hanura.
Partai Nasional Demokrat memiliki lima kursi di DPRD DKI Jakarta dan Partai Hanura memiliki 10 kursi.
Dengan demikian, Ahok yang maju lewat jalur non partai politik, sekarang mendapatkan total dukungan 15 dari 106 kursi di DPRD DKI Jakarta.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
Terkini
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial
-
Nekat Bongkar Trotoar Tanpa Izin, Pengelola Hotel di Pondok Indah Kena Sanksi
-
Sebelum Lakukan Pemutihan Utang BPJS, Pemerintah Ingin Pastikan Hal Ini
-
Kendalikan Banjir, Pramono Anung dan Andra Soni Sepakat Bangun Waduk Polor
-
Prabowo Undang Eks Menlu dan Wamenlu ke Istana, Bahas Geopolitik dan BoP