Berjaket Partai dan Sandal Jepit, Presiden Myanmar Resmi Menjabat

Suara.com - Parlemen atau Majelis Tertinggi Myanmar akhirnya resmi mengambil sumpah jabatan presiden sipil pertama negeri itu, Rabu (30/3/2016), setelah lebih dari 50 tahun dikuasai junta militer. Htin Kyaw, sosok Presiden Myanmar terbaru itu diketahui adalah tokoh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), sekaligus teman dan orang kepercayaan Aung San Suu Kyi sang pimpinan partai.

Majunya Htin Kyaw ke kursi Presiden Myanmar sendiri berawal dari kemenangan mutlak NLD di Pemilu Myanmar pada November 2015 lalu. Lantaran Suu Kyi berdasarkan konstitusi yang berlaku tidak bisa menjabat presiden, maka penerima Nobel Perdamaian itu pun lantas menunjuk Htin Kyaw untuk menduduki jabatan tersebut.

 
Dalam upacara pengambilan sumpah di sidang parlemen hari, Htin Kyaw sendiri datang dan memasuki ruangan bersama-sama dengan Suu Kyi, didampingi Ketua Majelis Rendah (semacam DPR), Win Myint. Sementara Suu Kyi terlihat mengenakan gaun biru khasnya, Htin Kyaw dan Win Myint tampak sama-sama mengenakan baju model jaket warna jingga yang khas NLD, serta memakai sandal jepit.

Sandal jepit atau yang di sana disebut "hnyat-phanat" itu sendiri diketahui adalah bagian dari kostum tradisional Myanmar. Selain itu, elemen lainnya dari pakaian tradisional kebanggaan itu adalah tutup kepala serta kain serupa sarungnya.

Dalam pidato singkatnya di hadapan anggota parlemen, seusai upacara pengambilan sumpah jabatan, Htin Kyaw menegaskan kembali pandangan Suu Kyi terhadap pentingnya perubahan atas Piagam (Undang-Undang) 2008 yang telah mengukuhkan kekuatan militer di ranah politik negeri itu.

"Pemerintahan baru kita akan menjalankan rekonsiliasi nasional, (menciptakan) perdamaian di negeri ini, menegakkan konstitusi yang akan menjadi jalan bagi hadirnya persatuan yang demokratis, serta meningkatkan standar kehidupan masyarakat," ucapnya.

"Kami mempunyai tugas untuk bekerja demi menciptakan sebuah konstitusi yang cocok bagi negeri kita sekaligus juga sesuai dengan standar-standar demokrasi," sambungnya. [Reuters/MRTV3]