Suara.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, mengatakan bahwa kebijakan "3 in 1" - yang mewajibbkan semua mobil pribadi yang memasuki beberapa jalan protokol di Ibu Kota mengangkut minimal tiga penumpang - bisa dihapus jika dianggap tak efektif.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akan menguji penghapusan kebijakan tersebut mulai April ini. Uji coba itu akan digelar selama tujuh hari, mulai tanggal 5 sampai 7 April ini.
Gubernur yang akrab disapa Ahok itu menilai bahwa kebijakan "3 in 1" tak mampu mengatasi masalah kemacetan di Ibu Kota dan justru menambah masalah dengan munculnya "joki", mereka yang menawarkan jasa sebagai penumpang ketiga di jam-jam penerapan kebijakan tersebut.
"Untuk kebijakan '3 in 1' itu, jika Gubernur Jakarta sekarang menganggap perlu untuk dicabut, ya cabut saja jika ternyata tidak efektif," kata Sutiyoso di Jakarta, Sabtu (2/4/2016).
Meski demikian, Sutiyoso yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara mengingatkan bahwa masalah "joki" sebenarnya bisa diatasi dengan melakukan razia rutin, kebijakan yang diterapkannya ketika masih menjabat sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta.
"Beda dengan saya dulu yang melakukan operasi pembersihan 'joki' setiap hari di semua wilayah Jakarta, karena menurut saya, jika tidak demikian tidak akan efektif," beber Sutiyoso.
Adapun kebijakan "3 in 1" biasanya diterapkan pada pukul 7 sampai 10 pagi dan 16.30 hingga 19.00 petang di beberapa jalan protokol seperti Jalan Sisimangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Jalan Gajah Mada, dan sebagian Jalan Jenderal Gatot Subroto. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT