Suara.com - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, pendanaan riset dan pengembangan segera menggunakan sistem klaster dan berdasarkan hasil.
"Ini saya minta Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan untuk konsultasi dengan Kementerian Keuangan. Akhirnya, muncul formula yang mengelompokkan riset dalam sembilan klaster," kata Menristekdikti usai membuka diskusi hasil penelitian pemikiran kembali sistem penelitian di Indonesia oleh Knowledge Sector Initiative dan Global Dvelopment Network di LIPI, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, akan ada payung hukumnya dan sedang menunggu keputusan dari Menteri Keuangan. Ia berharap paling lambat Juni 2016 kebijakan tersebut sudah keluar.
Klaster satu hingga tiga, katanya, akan menjadi acuan pendanaan untuk penelitian dasar.
Sedangkan klaster empat hingga enam akan menjadi acuan pendanaan untuk penelitian terapan, dan pada klaster tujuh hingga sembilan akan menjadi pengembangan dari penelitian yang dana penelitiannya akan menjadi semakin besar.
"Kalau sampai pengembangan itu kan berarti sampai ke industri, berarti sampai 'scale up' biaya lebih tinggi lagi mungkin bisa sampai angka miliaran rupiah," ujar dia.
Selain itu, Nasir mengakui bahwa sistem administrasi pelaporan penelitian di Indonesia begitu rumit dan membuat stres.
Karena itu, kementeriannya mencoba menjelaskan perihal teknis penelitan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dengan harapan fokus penelitian tidak terpecah karena dibebani dengan model pertanggungan jawaban pembelian dan jasa.
"Peneliti tidak bisa lagi dibebani dengan persoalan pertanggung jawaban ATK atau foto copy. Persoalan seperti ini yang membuat frustasi, penelitian itu sudah berat dan mereka harus dihadapkan pada kerugian negara dan dianggap korupsi karena persoalan administrasi," ujar dia.
Karena itu, Nasir mengatakan segera dibuatkan sistem yang lebih mudah yang penting akuntabel dan dapat meningkatkan motivasi peneliti untuk melakukan penelitian.
"Kalau enggak ya kita kalah terus di jumlah peneliti, di publikasi. Sekarang saja posisi kita diurutan empat di bawah Thailand," ujar Nasir. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Bintang Liga Prancis Rp57,8 Miliar Tak Sabar Bela Timnas Indonesia pada Oktober
-
Inikah Kata-kata yang Bikin Keponakan Prabowo Mundur dari DPR?
-
Emas Antam Pecah Rekor Lagi, Harganya Tembus Rp 2.095.000 per Gram
-
Pede Tingkat Dewa atau Cuma Sesumbar? Gaya Kepemimpinan Menkeu Baru Bikin Netizen Penasaran
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
Terkini
-
Tidak Ada Ampun! Mabes TNI Janji Sanksi Berat Prajurit Pembunuh Kacab Bank BUMN
-
Semua Penumpang Helikopter Jatuh di Timika Ditemukan Tewas
-
KPK Bersiap Umumkan Tersangka, Siapa Sebenarnya yang Utak-atik Kuota Haji Rugikan Rp1 Triliun?
-
Latar Belakang Mentereng Moreno Soeprapto, Masuk Kandidat Menpora Gantikan Dito Ariotedjo
-
Terekam Kamera Penembakan Charlie Kirk saat Debat 'Prove Me Wrong': Sempat Bahas Insiden Ini
-
KPK Usut Ustaz Khalid Basalamah Imbas Pilih Kuota Haji Khusus Meski Sudah Bayar Furoda
-
Sudah Jadi Tersangka Kasus CSR BI-OJK, Satori Dapat Panggilan Ketiga dari KPK Hari Ini
-
Dirjen Haji Hilman Latief Diperiksa KPK 10 Jam, Ada Apa di Balik Skandal Korupsi Kuota Haji Rp1 T?
-
Skandal Kuota Haji Seret Nama Khalid Basalamah, KPK Bongkar Modus Pakai Kuota Khusus Bermasalah
-
KPK Telusuri Dugaan Ridwan Kamil Pakai Uang Korupsi BJB untuk Pilkada Jakarta 2024