Suara.com - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, pendanaan riset dan pengembangan segera menggunakan sistem klaster dan berdasarkan hasil.
"Ini saya minta Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan untuk konsultasi dengan Kementerian Keuangan. Akhirnya, muncul formula yang mengelompokkan riset dalam sembilan klaster," kata Menristekdikti usai membuka diskusi hasil penelitian pemikiran kembali sistem penelitian di Indonesia oleh Knowledge Sector Initiative dan Global Dvelopment Network di LIPI, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, akan ada payung hukumnya dan sedang menunggu keputusan dari Menteri Keuangan. Ia berharap paling lambat Juni 2016 kebijakan tersebut sudah keluar.
Klaster satu hingga tiga, katanya, akan menjadi acuan pendanaan untuk penelitian dasar.
Sedangkan klaster empat hingga enam akan menjadi acuan pendanaan untuk penelitian terapan, dan pada klaster tujuh hingga sembilan akan menjadi pengembangan dari penelitian yang dana penelitiannya akan menjadi semakin besar.
"Kalau sampai pengembangan itu kan berarti sampai ke industri, berarti sampai 'scale up' biaya lebih tinggi lagi mungkin bisa sampai angka miliaran rupiah," ujar dia.
Selain itu, Nasir mengakui bahwa sistem administrasi pelaporan penelitian di Indonesia begitu rumit dan membuat stres.
Karena itu, kementeriannya mencoba menjelaskan perihal teknis penelitan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dengan harapan fokus penelitian tidak terpecah karena dibebani dengan model pertanggungan jawaban pembelian dan jasa.
"Peneliti tidak bisa lagi dibebani dengan persoalan pertanggung jawaban ATK atau foto copy. Persoalan seperti ini yang membuat frustasi, penelitian itu sudah berat dan mereka harus dihadapkan pada kerugian negara dan dianggap korupsi karena persoalan administrasi," ujar dia.
Karena itu, Nasir mengatakan segera dibuatkan sistem yang lebih mudah yang penting akuntabel dan dapat meningkatkan motivasi peneliti untuk melakukan penelitian.
"Kalau enggak ya kita kalah terus di jumlah peneliti, di publikasi. Sekarang saja posisi kita diurutan empat di bawah Thailand," ujar Nasir. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
Tak Mau Ceplas-ceplos Lagi! Menkeu Purbaya: Nanti Saya Dimarahin!
-
H-6 Kick Off: Ini Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2025
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
Terkini
-
DPR Ultimatum Pimpinan KPU usai Kena Sanksi DKPP: Kalau Ada Pesawat Biasa Kenapa Pakai Jet Pribadi?
-
Skandal Vonis Lepas Suap CPO, Eks Ketua PN Jaksel Arif Nuryanta Dituntut 15 Tahun Bui
-
Menkeu Purbaya Setuju Jokowi: Whoosh Bukan Cari Cuan, Tapi Ada 'PR' Besar!
-
MKD DPR Gelar Sidang Awal Polemik Sahroni hingga Uya Kuya Hari Ini, Tentukan Jadwal Pemanggilan
-
Belasan Anak Dikira Terlibat Kerusuhan di DPRD Cirebon, Menteri PPPA Ungkap Fakta Sebenarnya!
-
PAN Mau Jadikan Purbaya Cawapres? Popularitasnya Kalahkan Dedi Mulyadi dan Gibran
-
Jadi Tersangka Korupsi Hibah Pariwisata: Intip Kekayaan Eks Bupati Sleman Sri Purnomo, Tembus Rp12 M
-
Kabar Buruk Warga Bodetabek! Subsidi Transportasi Gratis Jakarta Cuma Buat KTP DKI
-
Pakai Sarung Tangan, Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba 214,84 Ton Senilai Rp29,37 Triliun
-
Menkeu Purbaya Masuk Bursa Cawapres Terkuat Kalahkan Dedi Mulyadi, PAN Malah Ragu Ajak Gabung?