Suara.com - Pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara beraroma suap.
Kasus tersebut telah menjerat tiga tersangka, yaitu bekas Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Sanusi, Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan staf PT. Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro.
Kebijakan reklamasi pantai Utara Jakarta kemudian dikait-kaitkan dengan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menanggapi hal itu, relawan Teman Ahok memberikan pembelaan kepada Ahok.
"Harus dimengerti dulu isu yang beredar, di sini kan kasus suap antara Sanusi dan bos Podomoro, Ahok cuma mengeluarkan Keputusan Gubernur untuk menindaklanjuti izin prinsip yang dibuat oleh (mantan) gubernur Foke (Fauzi Bowo). Masalah perizinan ini sudah cukup panjang sejak tahun 1995, Keppres Nomor 52," kata salah satu penanggung jawab Teman Ahok, Mohammad Fathony (24), kepada Suara.com di posko Teman Ahok, Graha Pejaten, Jalan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Kamis (7/4/2016).
Fathony tidak sependapat dengan opini yang mengatakan Ahok pro pengembang. Menurut Fathony justru Ahok yang selalu mendesak pengembang untuk memperhatikan masyarakat sekitar daerah yang direklamasi.
"Dianggap pro pengembang, Ahok justru orang yang berusaha mendesak pengembang agar reklamasi ini tetap bermanfaat bagi masyarakat umum, dengan cara mensyaratkan kontribusi tambahan 15 persen dari nilai NJOP sebagai kewajiban pengembang dalam Raperda Tata Ruang," katanya. (Dian Rosmala)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
Terkini
-
Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi
-
Aplikasi ShopeePay Perkenalkan Kampanye Terbaru Pasti Gratis Kirim Uang ke Bank dan E-Wallet
-
Kabar Terkini Insiden Stasiun Bekasi Timur: 17 Penumpang Dirawat, KAI Siaga Layanan Trauma Healing
-
Mahfud Tegaskan Gaya Militer Tak Cocok dalam Budaya Polri, Ini Penjelasan Lengkapnya
-
Laga Persija vs Persib Digelar di Samarinda, PT LIB: Bobotoh Tetap Dilarang Hadir!
-
Mahfud Sebut Diskusi Reformasi Polri dengan Prabowo Berlangsung Hangat dan Mengasyikkan
-
Reformasi Polri: Kompolnas Bakal Diperkuat Jadi Lembaga Independen dengan Kewenangan Eksekutorial