Suara.com - Pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara beraroma suap.
Kasus tersebut telah menjerat tiga tersangka, yaitu bekas Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Sanusi, Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan staf PT. Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro.
Kebijakan reklamasi pantai Utara Jakarta kemudian dikait-kaitkan dengan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menanggapi hal itu, relawan Teman Ahok memberikan pembelaan kepada Ahok.
"Harus dimengerti dulu isu yang beredar, di sini kan kasus suap antara Sanusi dan bos Podomoro, Ahok cuma mengeluarkan Keputusan Gubernur untuk menindaklanjuti izin prinsip yang dibuat oleh (mantan) gubernur Foke (Fauzi Bowo). Masalah perizinan ini sudah cukup panjang sejak tahun 1995, Keppres Nomor 52," kata salah satu penanggung jawab Teman Ahok, Mohammad Fathony (24), kepada Suara.com di posko Teman Ahok, Graha Pejaten, Jalan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Kamis (7/4/2016).
Fathony tidak sependapat dengan opini yang mengatakan Ahok pro pengembang. Menurut Fathony justru Ahok yang selalu mendesak pengembang untuk memperhatikan masyarakat sekitar daerah yang direklamasi.
"Dianggap pro pengembang, Ahok justru orang yang berusaha mendesak pengembang agar reklamasi ini tetap bermanfaat bagi masyarakat umum, dengan cara mensyaratkan kontribusi tambahan 15 persen dari nilai NJOP sebagai kewajiban pengembang dalam Raperda Tata Ruang," katanya. (Dian Rosmala)
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
Terkini
-
Polisi Sebut Habib Bahar Ikut Lakukan Pemukulan di Kasus Penganiayaan Banser
-
Riza Chalid Diburu Interpol, Kerry Andrianto: Ayah Tak Tahu Apa-apa
-
Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi Diklaim Sukses, Angka Salah Sasaran Turun Drastis
-
Tak Sendiri, Habib Bahar Ternyata Tersangka Keempat Kasus Penganiayaan Banser!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Waspada Tren 'Whip Pink, Kepala BNN Singgung Risiko Kematian: Secara Regulasi Belum Masuk Narkotika
-
Anggaran Mitigasi Terbatas, BNPB Blak-blakan di DPR Andalkan Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar
-
Berduka dari Abu Dhabi, Megawati Kenang Kesederhanaan Keluarga Jenderal Hoegeng dan Eyang Meri
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini