Suara.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberikan usulan "4 in 1" dalam upaya meminimalisir kemacetan di ruas jalan protokoler di Jakarta pasca uji coba penghapusan 3 in 1 oleh Pemprov DKI Jakarta sejak Selasa (5/4/2016).
Terkait ide "4 in 1" tersebut didapat setelah Polda Metro Jaya menggelar rapat dengan beberapa pihak termasuk Forum Lalu Lintas, Dinas Perhubungan.
Menurut Kasubdit Penegakan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Budiyanto apabila "4 in 1" diterapkan maka bisa diyakinkan jika pengemudi kendaraan roda empat akan mempertimbangkan untuk menggunakan jasa joki.
"Jika diberlakukan "4 in 1" mungkin kan bagi pengendara mobil yang akan menggunakan joki kan ongkosnya akan tinggi," kata Budiyanto kepada wartawan melalui pesan singkat, Kamis (7/4/2016).
Dia menilai sistem Electronic Road Pricing (ERP) yang diwacanakan Pemprov DKI memang efektif untuk mengurai masalah kemacetan di Jakara. Namun, menurutnya guna mempersiapkan sistem ERP tersebut membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang tidak murah.
"Menurut pendapat saya pribadi yang paling efektif mungkin ERP tapi dalam rangka untuk mempersiapkan itu kan perlu proses perlu waktu perlu biaya dan sebagainya sehingga perlu dipikirkan masalah SDM (Sumber Daya Manusia)nya kemudian juga perlu nanti masalah sarana pra sarana payung hukum termasuk juga," kata dia.
Lebih lanjut, Budiyanto menambahkan sejak diterapkan uji coba "3 in 1" sejumlah ruas jalan di Jakarta mengalami peningkatan kendaraan. Menurutnya, kebanyakan pengemudi kendaraan beralih melalui jalur protokol daripada jalur alternatif.
"Ada peningkatan pada akses dan jalan atau lokasi yang selama ini digunakan lokasi "3 in 1". Ruas jalan yang selama ini sebagai alternatif mengalami penurunan volume," kata dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menanggapi ide 4 in 1 oleh Polda Metro Jaya.
Menurutnya, usulan tersebut dianggap bukan solusi untuk memecahkan masalah kemacetan di Jakarta. Bahkan Ahok menganggap jika ide "4 in 1" tersebut tidak mendasar.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
Terkini
-
Ganggu Masyarakat, Kakorlantas Bekukan Penggunaan Sirene "Tot-tot Wuk-wuk"
-
Angin Segar APBN 2026, Apkasi Lega TKD Bertambah Meski Belum Ideal
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru