Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon curiga pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty bernuansa kongkalikong.
Kecurigaan kongkalikong ini, kata Fahri bisa dilihat dari rapat Badan Musyawarah (Bamus) kemarin, yang hanya dipimpin satu orang, yaitu Ketua DPR Ade Komarudin.
"Saya sebagai pimpinan DPR tidak tahu rapat Bamus ini. Jangan ada kongkalikong di belakang, jangan mencederai yang diinginkan pemerintah," kata Fadli di DPR, Selasa (12/4/2016).
Padahal, Fadli mengatakan, dirinya masih berada di DPR hingga sore. Namun, dia tidak tahu sama sekali adanya rapat Bamus untuk pembahasan tax amnesty ini. Dia pun menganggap, rapat yang dipimpin Ade Komarudin kemarin sebagai tindakan diam-diam.
"Saya ikut mempersoalkan kenapa sendirian memimpin Bamus? Kesannyua itu seperti diam-diam. Saya kira kita tdiak bisa pimpin DPR seperti itu. Seperti ada yang disembunyikan soal tax amnesty ini," katanya.
Selain itu, sambungnya, keputusan Rapat Bamus sebelumnya jelas menyatakan untuk membawa RUU Tax Amnesty ini menjadi rapat konsultasi dengan Presiden. Namun, putusan itu gugur dengan adanya keputusan Rapat Bamus yang dipimpin sendirian oleh Ade.
"Padahal kan seharusnya rapat konsultasi dengan Presiden," kata Fadli.
Klarifikasi Ade Komarudin
Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, kepemimpinannya tunggal dalam Rapat Bamus kemarin, hanya kendala teknis. Menurutnya, ada miss komunikasi di Kesekjenan Pimpinan DPR.
"Kemarin ada miss dari Sekjen. Padahal sudah sepakat sehari sebelumnya, mau rapat. Tapi di Kesekjenan ada miss," tuturnya.
Politisi Golkar ini menambahkan, keputusan Bamus kemarin menunjuk Komisi XI untuk segera membahas RUU ini. Artinya, DPR tidak perlu melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pembahasannya.
"Kemarin sore saya tanda tangan surat penugasan ke Komisi XI untuk segera membahas. Malam tadi saya ketemu Ketua Komisi XI, dan hari ini mereka akan rapat dengan Menkeu Bambang Brodjonegoro," kata Ade.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu