Suara.com - Politisi Partai Golkar, Indra J Piliang, meminta Ketua Umum (Ketum) Golkar terpilih dalam Munas Luar Biasa mendatang, tidak berambisi menjadi calon presiden (Capres) 2019. Tujuannya, agar Ketum tersebut bisa fokus bekerja mengembalikan citra partai yang belakangan terpuruk akibat konflik internal.
"Pemimpin Golkar semestinya bukanlah orang yang dibebani tugas untuk menjadi Presiden atau berambisi menjadi Presiden (di) 2019," ujar Indra J Piliang, dalam diskusi publik bertema "Golkar Menuju Partai Progresif", yang diselenggarakan Lembaga Kajian dan Aksi Kebangsaan, di Jakarta, Rabu (13/4/2016).
Indra mengatakan, tugas yang harus dipikul Ketua Umum Golkar ke depan sangat berat, yakni harus mampu menutupi kekurangan di internal Golkar saat ini. Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain terkait minimnya loyalitas terhadap partai, mudahnya kader eksodus atau berpindah partai atas nama elektoral, hingga penyatuan faksi-faksi yang ada di internal Golkar.
Indra memandang, dari sejumlah tokoh yang selama ini mendeklarasikan diri sebagai bakal calon Ketua Umum Golkar, nama Airlangga Hartarto merupakan salah satu yang menghadirkan pemikiran menarik. Menurutnya, Airlangga berpikir rasional dengan tidak menjanjikan kemenangan Golkar pada 2019, melainkan pada 2024.
Sementara itu, pengamat politik Hanta Yudha menilai, berdasarkan sejarah pertarungan calon Ketua Umum Golkar, biasanya selalu berujung pada dua kandidat. Menurut Hanta, calon Ketua Umum Golkar yang berpotensi unggul adalah mereka yang tidak hanya memenuhi kriteria standar.
"Mereka harus mempunyai basis internal yang kuat, serta mempunyai nama yang tidak akan membebankan partai. Ketua Umum Golkar harus muda, bukan dari usia, tapi muda dari sisi gagasan, dapat menawarkan tradisi politik baru, dapat menyelesaikan persoalan degradasi perolehan kursi parlemen, serta dapat menawarkan harapan baru kepada publik," ujarnya.
Diketahui, Munas Golkar direncanakan bakal dihelat pada 7-8 Mei 2016 di Bali, dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum. Sejumlah nama yang belakangan sudah menyatakan siap maju antara lain adalah Ade Komaruddin, Airlangga Hartarto, Aziz Syamsuddin, Idrus Marham, Indra Bambang Utoyo, serta Mahyudin. Juga ada nama Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Syahrul Yasin Limpo, Zaki Iskandar dan lain-lain. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura
-
Refleksi Aksi Kamisan ke-896: Masalah Bangsa Tak Bisa Dijawab dengan Joget Gemoy!
-
Siapkan Payung Saat Ramadan, BMKG Sebut Cuaca Ekstrem Berlanjut di Sebagian Besar Indonesia
-
Kemenkes Minta Jangan Lagi Ributkan BPJS PBI: RS Harus Tetap Layani Pasien
-
Kemenko Kumham Imipas Sebut Perlu Sinkronisasi Regulasi dalam Penyelesaian Overstaying Tahanan