Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan bahwa sistem demokrasi merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
"Demokrasi hanya menjadi alat untuk mendapatkan kesejahteraan, Pak SBY memberikan contoh, kepentingan rakyat menjadi prioritas," katanya Syarif dalam memberikan pidato dalam Konferensi Internasional Partai Politik Asia (ICAPP) di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (23/4/2016).
Syarief hadir dalam acara itu mewakili Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang berhalangan hadir.
Perwujudkan bahwa demokrasi sebagai alat, kata dia, maka partainya merumuskan bahwa kebijakan harus propertumbuhan dengan keadilan, propekerjaan, proorang miskin, dan prolingkungan.
"Selama 10 tahun kepemimpiman Pak SBY sebagai presiden, angka kemiskinan bisa diturunkan hingga di bawah 10 persen, menurunkan pengangguran hingga 5,8 persen, dan pendapatan per kapita naik menjadi 4.000 dolar AS dari 1.200 dolar pada tahun 2004," ujarnya.
Ketika pendapatan per kapita naik, menurut Syarief, maka itu merupakan hakikat kemakmuran dan terlihat peran pemerintah.
Ia berpendapat bahwa kemakmuran itu juga dicapai dengan adanya anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN pada tahun 2009.
"Untuk membangun bangsa ini bukan hanya infrastruktur, melainkan semua hal. Dengan demikian, APBN betul-betul diarahkan untuk semua sektor," katanya.
Syarief mengatakan bahwa selama 10 tahun kepemimpinan SBY, demokrasi di Indonesia berjalan secara transparan, yaitu parpol diberikan kebebasan untuk menjalankan fungsi dan kewajibannya.
Selain itu, menurut dia, selama 10 tahun itu tidak ada intervensi dari pemerintah terhadap parpol dan semua demokrasi dilakukan secara transparan.
"Keberhasilan melakukan pemilu dan respons kami menanggapi kekalahan pada Pemilu 2014 adalah Pak SBY langsung memberikan selamat kepada pemenang," ujarnya.
Sikap itu, menurut dia, merupakan implementasi dari demokrasi di Indonesia. (Antara)
Berita Terkait
-
Bertemu di Istana Negara, Prabowo Blak-blakan ke Presiden Lula: Saya Banyak Meniru Kebijakan Anda!
-
Satu Tahun Prabowo Gibran: Antara Kepuasan Publik dan Kegelisahan Kolektif
-
BEM SI: Banyak Program Pemerintah yang Ditulis Bagus, Tapi dalam Realisasinya Kacau
-
Ada Warisan Historis, Pengamat Unpam Sebut Demokrasi RI Tidak Menunjukkan Perbaikan di Era Prabowo
-
Kemendagri Beberkan 'Penyakit Kronis' Demokrasi: Politik Uang Merajalela Akibat Banyak Warga Miskin!
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui