Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan bahwa sistem demokrasi merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
"Demokrasi hanya menjadi alat untuk mendapatkan kesejahteraan, Pak SBY memberikan contoh, kepentingan rakyat menjadi prioritas," katanya Syarif dalam memberikan pidato dalam Konferensi Internasional Partai Politik Asia (ICAPP) di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (23/4/2016).
Syarief hadir dalam acara itu mewakili Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang berhalangan hadir.
Perwujudkan bahwa demokrasi sebagai alat, kata dia, maka partainya merumuskan bahwa kebijakan harus propertumbuhan dengan keadilan, propekerjaan, proorang miskin, dan prolingkungan.
"Selama 10 tahun kepemimpiman Pak SBY sebagai presiden, angka kemiskinan bisa diturunkan hingga di bawah 10 persen, menurunkan pengangguran hingga 5,8 persen, dan pendapatan per kapita naik menjadi 4.000 dolar AS dari 1.200 dolar pada tahun 2004," ujarnya.
Ketika pendapatan per kapita naik, menurut Syarief, maka itu merupakan hakikat kemakmuran dan terlihat peran pemerintah.
Ia berpendapat bahwa kemakmuran itu juga dicapai dengan adanya anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN pada tahun 2009.
"Untuk membangun bangsa ini bukan hanya infrastruktur, melainkan semua hal. Dengan demikian, APBN betul-betul diarahkan untuk semua sektor," katanya.
Syarief mengatakan bahwa selama 10 tahun kepemimpinan SBY, demokrasi di Indonesia berjalan secara transparan, yaitu parpol diberikan kebebasan untuk menjalankan fungsi dan kewajibannya.
Selain itu, menurut dia, selama 10 tahun itu tidak ada intervensi dari pemerintah terhadap parpol dan semua demokrasi dilakukan secara transparan.
"Keberhasilan melakukan pemilu dan respons kami menanggapi kekalahan pada Pemilu 2014 adalah Pak SBY langsung memberikan selamat kepada pemenang," ujarnya.
Sikap itu, menurut dia, merupakan implementasi dari demokrasi di Indonesia. (Antara)
Berita Terkait
-
Teriak Demokrasi, tapi yang Beda Pendapat Dicap Buzzer: Sehat?
-
Saat Stigma Menjadi Senjata: Mengapa Label "Demo Bayaran" Bisa Mematikan Demokrasi?
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Berdemokrasi dengan Sehat: Bicara Politik itu Hak Warga Negara
-
Demo adalah Aksi Menyuarakan Ketidakpuasan, Bukan Pamer Dukungan
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA
-
Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah
-
Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?
-
Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!
-
Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat
-
Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan
-
Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai
-
Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi