Rocky Gerung Bongkar Demokrasi Penuh Pencitraan, Singgung Kultus Individu dan Dinasti

Suara.com - Pengamat politik sekaligus akademisi, Rocky Gerung, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Dalam orasi ilmiahnya di forum Sangga Buana, Rocky menilai Indonesia tengah terjebak dalam “kultus individu” yang melumpuhkan nalar kritis serta infrastruktur demokrasi.

Rocky menyoroti data terbaru yang menunjukkan tingkat kesukaan (likeability) terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencapai 80 persen. Namun, di sisi lain, dukungan terhadap infrastruktur demokrasi hanya berada di angka 20 persen. Menurutnya, kondisi tersebut bukan mencerminkan keberhasilan politik, melainkan sinyal bahaya bagi demokrasi.

“Presiden dapat legitimasi 80 persen, infrastruktur demokrasi cuma 20 persen. Apa tafsirnya? Kultus individu,” ujar Rocky, dikutip dari kanal Rocky Gerung Official, Jumat (30/1/2026).

Ia menambahkan, demokrasi yang sehat membutuhkan percakapan yang kritis, bukan sekadar pemujaan terhadap figur pemimpin.

Pencitraan vs Opini Publik

Lebih lanjut, Rocky mengkritik strategi pemerintah yang dinilainya terlalu berfokus pada Public Relations (PR). Ia menilai ruang publik saat ini lebih banyak dikendalikan oleh mesin pencitraan ketimbang opini publik yang tumbuh secara organik.

Menurutnya, pemerintah tidak lagi dipromosikan oleh publik, tetapi justru aktif mempromosikan dirinya sendiri.

“Tetapi yang ada hari-hari ini kita dikuasai oleh Public Relation, bukan Public Opinion. Apa bedanya? Public Opinion artinya saya dipromosikan oleh publik. Public Relation artinya saya mempromosikan diri saya sendiri. Pemerintah hari ini penuh dengan Public Relation, self-note,” ujarnya.

Ia juga mencontohkan istilah “Prabowonomics” yang dipasarkan di forum internasional seperti Davos, namun dinilai berbanding terbalik dengan kondisi pasar keuangan di dalam negeri.

Baca Juga: Jelang Diperiksa Polisi, Rocky Gerung akan Jelaskan Metodologi Penelitian Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Rocky mengaitkan hal tersebut dengan anjloknya IHSG dan pelarian modal asing (capital outflow), yang ia sebut sebagai bentuk “hukuman” dari sistem internasional terhadap data ekonomi yang dianggap tidak akurat.

Sindrom Pasca-Kekuasaan dan Dinasti Politik

Bagian paling tajam dari orasinya muncul ketika Rocky mengaitkan kondisi psikologis Presiden Jokowi dengan masa depan putranya, Gibran Rakabuming Raka.

Ia menggunakan istilah Post Power Syndrome untuk menggambarkan pemimpin yang telah berkuasa selama sepuluh tahun namun dinilai sulit melepaskan pengaruhnya.

Rocky menilai keberadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden merupakan upaya Jokowi untuk “menitipkan” kekuasaan demi melindungi masa lalunya.

Ia bahkan menyarankan agar Gibran mengundurkan diri demi memulihkan stabilitas psikologis bangsa serta kesehatan nalar demokrasi.