Suara.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyita 4.441 item produk obat ilegal palsu dan obat tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia Obat. Selain itu BPOM juga menyita kosmetik ilegal dan kosmetik bahan berbahaya.
Kepala Badan POM, Roy Sparingga mengatakan Operasi Storm VII bekerja sama dengan kepolisian dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, yang digelar pada Februari hingga Maret 2016 di 33 balai Besar atau Balai POM di seluruh Indonesia. Sebanyak 4.441 item itu terdiri dari 2220 item kosmetik, Obat 1.155 item dan Obat tradisional 1.066 item.
"Operasi Storm VII di Indonesia telah berhasil menyita dan mengamankan sediaam farmasi bermasalah sebanyak 4.441 item dengan nilai ekonomi mencapai Rp49,3 miliar," ujar Roy Dalam jumpa pers di Gedung BPOM, Percetakan Negara, Jakarta, Senin (25/4/2016).
Roy juga menuturkan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku antara lain yakni obat ilegal termasuk palsu di produksi secara tersamar di sarana produksi legal atau diedarkan melalui PBF (pedagang besar farmasi) tanpa menggunakan dokumen resmi.
Lalu obat tradisional ilegal atau mengandung BKO di produksi malam hari di sarana ilegal di pinggiran Jakarta yakni Bogor, Bekasi dan Tangerang yang diedarkan ke depot-depot jamu di Indonesia.
"Untuk produk kosmetika lokal di kemas ulang seolah-olah produk impor dan diedarkan melalui online maupun secara konvensional," ucapnya.
Adapun temuan sarana, BPOM kata Roy melakukan pemeriksaan di 250 sarana produksi. Sebanyak 174 sarana di antaranya teridentifikasi mengedarkan Obat, obat tradisional dan kosmetika ilegal termasuk palsu. Rincian saranannya produsen sebanyak 2 persen, retail 84 persen, distributor 7 persen dan gudang 7 persen.
Wilayah temuan operasi yakni di Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Selain itu tindak lanjut temuan operasi yakni 70 persen ditindak dengan non justisia yakni 122 sarana dan 29, 89 persen yakni 52 sarana dilakukan dengan pro justisia
"Jumlah item yang paling banyak kosmetik dan obat tradisional. Hasil temuan kita amankan dan kita musnahkan," jelasnya.
Roy menambahkan para pelaku dikenakan ancaman pidana sesuai Undang-undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 196 dan pasal 197.
"Ancaman pidana 15 tahun penjara dan Rp 1,5 miliar," tandasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
Kemajuan yang Membebani: Ketika Perempuan Jadi Korban Pertama Pembangunan
-
Kapan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah? Ini Jawaban Mendikdasmen
-
Geram Legislator Senayan Soal Bandara PT IMIP Beroperasi Tanpa Libatkan Negara: Kedaulatan Terancam!
-
Wamenkes Dante: Sistem Rujukan BPJS Tak Lagi Berjenjang, Pembayaran Klaim Disesuaikan Kompetensi RS
-
Pemprov DKI Gagas LPDP Jakarta, Siap Biayai Warga Kuliah S2-S3 hingga Luar Negeri
-
Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Picu Sorotan, Komisi III DPR Warning Penegak Hukum
-
Ira Puspadewi Cs Dapat Rehabilitasi dari Prabowo, Eks Penyidik KPK: Tamparan Penegak Hukum
-
Heboh Bandara 'Ilegal' di Morowali, Benarkah Diresmikan Jokowi? Fakta Dua Bandara Terungkap
-
TKI Asal Temanggung Hilang Selama 20 Tahun di Malaysia, Ahmad Luthfi Pastikan Kondisinya Aman
-
Drama Berujung Rehabilitasi, 7 Fakta Mengejutkan Kasus Korupsi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi