KIPP: Jakarta Harus Berani Munculkan Figur Pemimpin Alternatif

Komite Independent Pemantau Pemilu ( KIPP) Indonesia, menilai pelaksanaan Pilkada DKI tahun 2017, sudah di depan mata.  Namun demikian, kontestasi demokrasi  di DKI Jakarta, meskipun belum memasuki tahap-tahap Pilkada sebagaimana yang diatur oleh UU Pilkada (saat ini sedang direvisi).

Majelis KIPP Indonesia Muchtar Sindang, mengatakan, suasana politik sudah  terasa di berbagai pelosok Jakarta, dinamika politik semakin tinggi, dan suhu politik sudah bisa dibilang semakin memanas.

Muchtar menjelaskan, hal tersebut misalnya , tercermin dalam polemik sebuah kasus, antara kandidat dan pendukungnya saling serang dan membela diri, saling tuding untuk menjatuhkan lawan, penggunaan Sosmed yang hampir setiap hari selalu memuat aksi-aksi bakal calon kepala daerah.

" Wajar bila fenomena politik yang memanaskan suhu politik di Jakarta sebagai barometer politik Indonesia, berkembang sebelum Pilkada DKI Jakarta dimulai," kata Muchtar kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Dia menyebutkan, banyak tokoh-tokoh politik yang menyatakan diri untuk maju sebagai calon guber DKI Jakarta. Namun ia menilai banyak para tokoh yang sudah tampil di publik yang secara terang-terangan akan maju di Pilkada DKI Jakarta belum memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan oleh masyarakat DKI Jakarta. 

" Karena, rata-rata mereka yang maju mendeklarasikan diri sebagai Cagub belum mengeluarkan ide dan gagasan-gagasan strategis untuk memimpin DKI Jakarta, akan tetapi para tokoh-tokoh yang tampil hanya lebih mengedepankan atau mempersonifikasi dirinya sebagai antitesa kandidat terkuat," jelasnya.

Namun menurutnya, hal-hal tersebut adalah hal yang sah dalam sebuah strategi politik di sebuah negara demokratis, selama dalam batas-batas yang bisa diterima akal sehat dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Kerakyatan Indonesia ( SAKTI) Standarkiaa Latief mengatakan, dalam hubungan itu,pihaknya juga ingin ikut berpartisipasi dalam meramaikan bursa Calon Gubernur DKI Jakarta. Pihaknya mengusung Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin. "Yang akan kami usung untuk menjawab permasalahan DKI Jakarta. Seperti diketahui Bapak Letjen Sjarie Sjamsoedin memiliki rekam jejak yang pantas untuk memimpin Jakarta ke depan, yakni tegas, santun, bersih, disiplin serta seorang intelektual yang memiliki wawasan dan memahami segala persoalan di Jakarta," kata Standarkiaa kepada wartawan, Selasa (26/4/2016).

Suara.com - Standarkiaa menyampaikan dirinya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan Indonesia dari 6 Januari 2010 hingga 20 Oktober 2014. Ia juga adalah mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, kedua jabatan itu tetap ia rangkap dari April 2005. Ia sebelumnya juga menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI tahun 2002–2005.Dan yang lebih perlu diperhatikan lagi beliau, Bapak Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin, dapat diterima semua golongan masyarakat. Walaupunderajat ‘volatilitas’ Pilkada yang dapat saja terpengaruh oleh berbagai isu tematik-sentimental, dan diyakini cukup mempunyai daya tarik tersendiri.

" Akan tetapi hal tersebut jangan kita anggap sebelah mata, apalagi yang menyangkut SARA, yang akhir-akhir ini menjadi senjata ampuh untuk melumpuhkan lawan, bahkan pembicaraan SARA hingga ke warung-warung kopi," paparnya.

Ia optimis ehadiran BapakLetnan Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin dapat diterima semua golongan dan lapisan diharapkan mampu membuat suhu politik DKI Jakarta menjadi lebih segar dan dingin, mengingat isu-isu bersifat negatif yang dilontarkan para tokoh politik nasional, tidak tertutup kemungkinan dapat menyebabkan potensi konflik laten maupun konflik terbuka.

"Kegaduhan sosial yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas politik ibu kota negara, seperti sudah hanya soal waktu saja. Jika itu terjadi tentu sangat merugikan semua kalangan, khususnya warga ibu kota sendiri. Harus jujur diakui bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh perilaku kepemimpinan Gubernurnya yang dinilai banyak pihak sudah berlebihan kontroversinya. Jauh dari sikap santun, sarkasme dalam komunikasi sosial politiknya, begitu juga denagn tokoh-tokoh saat ini muncul berkampanye sebagai calon gubernur jakarta yg semakin menciptakan potensi memicu ketegangan SARA," ujar Standarkiaa.