Suara.com - Sebanyak 13 anggota dewan di DPRD DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke luar negeri seperti ke Tokyo, Jepang; Seoul, Korea Selatan dan Beijing, Cina. Kunjungan kerja 13 anggota dewan itu itu dilakukan dari tanggal 24 - 28 April 2016.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan mereka melakukan kunker sudah lapor ke dirinya. Menurut Ahok selagi mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri tak masalah anggota dewan kunjungan ke luar negeri.
"Kita nggak bisa batesin DPRD untuk kunjungan keluar negeri karena itu hak mereka. Selama Mendagri setuju, karena memang ada didalem situ, ada kunjungan antar parlemen," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/4/2016) malam.
"Misal, DPR RI ada badan kerja sama antar parlemen, BKSAP. Kalau ditingkat provinsi kota biasanya itu sister City, walau bukan BKSAP. Jadi memang antar parlemen bisa saling belajar bisa saling kunjungan," katanya menambahkan.
Menurut Ahok yang terpenting adalah anggota dewan setelah pulang dari kungker dapat mengusulkan program yang terbaik ke pemprov DKI, seperti program yang diterapkan di beberapa negara yang mereka kunjungi.
"Yang penting bukan soal kunjungannya. Setelah pulang, Anda tanya sama DPRD, kamu dapetnya apa? Kalau dapetnya belajar di YouTube udah bisa, kenapa kunjungan ke luar negeri?," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini juga meminta kepada masyarakat untuk tidak menaruh curiga terlebih dahulu soal anggota dewan ke kuar negeri. Sebab menurut Ahok sistem perpolitikan Indonesia sudah baik, terlebih masyarakat sudah jeli melihat mana partai politik yang pro dengan rakyat atau tidak.
"Makanya sistem politik kita kan sangat baik, DPRD nggak bener itu dikoreksi 5 tahun sekali. Kalau rakyat DKI merasa nggak cocok, ya nggak pilih lagi," ujar Ahok.
Berita Terkait
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Ketua DPRD DKI Minta 13 Sungai Jakarta Dikeruk hingga 5 Meter untuk Halau Banjir
-
DPRD DKI Dukung Rute Baru Transjabodetabek untuk Kurangi Macet Jakarta
-
156 Siswa Terpapar Narkotika, Gerindra Desak Pemprov DKI Perketat Penjualan Obat Keras
-
Dari Gajah Aceh hingga Davos, Misi Ganda Prabowo Lobi Raja Charles dan Petinggi Dunia
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura
-
Refleksi Aksi Kamisan ke-896: Masalah Bangsa Tak Bisa Dijawab dengan Joget Gemoy!