Suara.com - Aktivis dari organisasi Perempuan Mahardhika, Mutiara Ikasari, mengatakan kasus Yuyun (14), pelajar putri SMP asal Desa Padang Ulak Tanding, Kecamatan Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tamparan untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo. Yuyun merupakan korban pemerkosaan yang dilakukan 14 pemuda pada pertengahan April 2016 usai pulang dari sekolah dan setelah itu dia dibunuh.
"Ini sebuah tamparan bagi pemerintahan Jokowi. Makanya kami meminta untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena tidak ada alasan lagi untuk menunda, karena ini persoalan nyawa perempuan dan anak," ujar Mutiara di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (3/5/2016).
Mutiara menilai Presiden Jokowi tidak tanggap darurat dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap generasi muda. Mutiara membandingkan reaksi cepat Jokowi ketika menangani kasus teror di Jalan M. H. Thamrin, awal tahun 2016.
"Kasus ini sama daruratnya, ketika adanya respon cepat pada peristiwa bom, Jokowi bisa secepat itu dan sanggup terhadap respon itu," kata dia.
"Seharusnya Jokowi sanggup bisa melakukan respon cepat terhadap ini (kasus kekerasan seksual), statement terbuka dari Jokowi sangat kita butuhkan. Kita tahu persepektif berpihak pada korban ini masih harus terus diperjuangkan," Mutiara menambahkan.
Hari ini, berbagai organisasi mengutuk keras pelaku kekerasan terhadap Yuyun.
Mereka mendesak pemerintah mengusut kasus tersebut sampai tuntas.
Kasus Yuyun juga menuai simpati di media sosial. Sebagai bentuk keprihatinan dan perlawanan, netizens memakai hastag #NyalaUntukYuyun.
Yuyun ditemukan tak bernyawa pada Senin (4/4/2016) atau setelah beberapa hari hilang. Ketika ditemukan warga, dia dalam kondisi nyaris bugil. Tangan dan kakinya ditali.
Beberapa hari kemudian, anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong, Bengkulu, berhasil menangkap 14 tersangka.
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu