Usulan kepada Pemerintah Agar Kasus Yuyun Tak Terulang Lagi

Suara.com - Lembaga Sindikat Musik Penghuni Bumi meminta pemerintah memasukkan kurikulum berbasis kesetaraan gender ke dalam pendidikan. Dengan demikian, kasus kekerasan seksual seperti yang dialami Yuyun (14), pelajar SMP asal Desa Padang Ulak Tanding, Kecamatan Rejang Lebong, Bengkulu, tak terulang lagi. Yuyun diperkosa oleh 14 pemuda usai pulang sekolah pada pertengahan April 2016, dan setelah itu dibunuh.

"Kami meminta untuk memasukkan kurikulum keadilan gender, kurikulum yang komprehensif tentang pendidikan seksual sejak dini, pendidikan reproduksi dan lain-lain,"ujar aktivis Simponi Berkah Gamulya di kantor LBH Jakarta, Selasa (3/5/2016).

Berkah mengatakan saat ini anak- anak rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Lembaga Simponi tidak ingin anak-anak berprestasi menjadi korban kekerasan seksual karena potensi mereka bisa hilang.

Berkah mengatakan dalam dunia pendidikan anak masalah seksualitas tidak boleh lagi ditabukan.

"Pendidikan sejak dini tentang keadilan gender, pendidikan seks sejak dini, kespro (kesehatan reproduksi), HAM, sejak dini itu harus sesuai tingkatannya dari SD, SMP bagaimana adik-adik kita ini yang jadi pelaku yang jadi korban tidak tahu soal pendidikan seksualitas. Karena tidak tahu jadi mencari tahu sendiri di internet," kata dia.

Simponi mengusulkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan waktu selama satu jam setiap minggu untuk pelajaran kesetaraan berbasis gender.

Pemateri, kata dia, bisa berasal dari Komisi Nasional Perempuan maupun LSM perempuan dan anak.

"Ada satu jam setiap minggu untuk pelajaran keadilan gender yang komprehensif di setiap sekolah," kata Berkah.

 Dalam materi kurikulum keadilan gender, kata dia, para siswa diajarkan seputar seksualitas.

"Untuk SD harus diajarkan alat privatnya apa, yang boleh melihat siapa, yang boleh menyentuh siapa. Lalu untuk SMP kita ngomong menstruasi, kita ngomong mimpi basah, SMA mulai naik level, level bisa kita atur," kata dia.