Suara.com - Sebagian anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa dilematis dalam menjalankan tugas. Di satu sisi kasihan kepada warga yang rumahnya ditertibkan karena berdiri di ruang terbuka hijau, di sisi lain petugas harus bersikap tegas dalam menjalankan tugas.
"Mau bagaimana lagi mas, kita kan diperintah sudah menjadi kewajiban," kata salah satu anggota Satpol PP Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Limbong, di Blok F Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, usai menertibkan puluhan kios bermasalah, Rabu (5/4/2016).
Limbong mengaku tiap kali menjalankan tugas dan berhadapan dengan warga, ada beban moral tersendiri.
"Saya merasa kasihan juga sih mas, mana ada yang mau digusur rumahnya mas, tapi ini perintah, kan yang kita lakukan pasti pimpinan sudah sosialisasi bahwa pemukiman atau tempat yang dihuni bukan miliknya dan berdiri di tanah negara pula," kata Limbong.
Limbong pernah merasakan sendiri betapa sedih rumah digusur. Itu terjadi ketika dia masih duduk sekolah menengah atas. Ketika itu rumahnya di daerah Pondok Kopi yang berdiri di lahan negara terkena penertiban pemerintah.
"Saya dulu sempat mas, mengalami itu, tapi bagaimana memang pemukiman bukan untuk dihuni, karena berdiri di tanah negara, ya saya ikut saja pindah mas," kata Limbong.
Tetapi, menurut dia, pemerintah sekarang jauh lebih baik karena memberikan kompensasi kepada warga yang terkena proyek penertiban.
"Kalau dulu mana ada mas, digusur dikasih tempat seperti rusun, sekarang kan dikasih ya mungkin memang merasa sudah lama tinggal di sana penolakan pasti ada, lah mas," kata Limbong.
Saat ini, Limbong tinggal di daerah Bekasi bersama keluarganya. Sekarang keluarganya merasa hidup tenang karena memang tinggal di daerah hunian.
"Saya menggontrak mas, sama istri dan anak, saya juga tahu kok tempat saya tinggal itu adalah tempat hunian," kata Limbong.
"Kita harus sadarlah mas, bila memang bukan hunian, kan di tanah negara harus ikut saja mau bagaimana lagi kalau memang sudah menjadi keputusan," Limbong menambahkan.
Berita Terkait
-
Ricuh! Penggusuran Pasar Barito Berujung Blokade Jalan: Pedagang Melawan!
-
Heboh Suami Ceraikan Istri Usai Diterima PPPK Satpol PP, Memang Berapa Gajinya?
-
Warga Susah Tidur Gegara Suara Musik, Satpol PP Angkut Belasan Speaker Milik PKL di Danau Sunter
-
5 Fakta Pilu Pernikahan Melda Safitri, Diceraikan 2 Hari Sebelum Suami Dilantik PPPK
-
Diceraikan Suami Usai Lulus P3K, Melda Safitri Kini Dihadiahi Crazy Rich Shella Saukia Uang Segepok
Terpopuler
- 5 Bedak Viva Terbaik untuk Tutupi Flek Hitam, Harga Mulai Rp20 Ribuan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- Mulai Hari Ini! Sembako dan Minyak Goreng Diskon hingga 25 Persen di Super Indo
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas Sekelas Brio untuk Keluarga Kecil
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Kompak Stagnan, Tapi Antam Masih Belum Tersedia
-
Jokowi Takziah Wafatnya PB XIII, Ungkap Pesan Ini untuk Keluarga
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
-
Terungkap! Ini Lokasi Pemakaman Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi
Terkini
-
Bikin Pedagang Ketakutan, Fakta di Balik Maraknya Tawuran di Kalimalang Jaktim Terbongkar!
-
Dipolisikan Pengusaha Gegara Ngutang di Pilkada, Wawali Blitar: Sudah Selesai, Salah Paham Saja
-
Wanti-wanti Pejabat PKS di Pemerintahan Prabowo, Begini Pesan Almuzzammil Yusuf
-
Dishub DKI Pastikan Tarif Transjakarta Belum Naik, Masih Tunggu Persetujuan Gubernur dan DPRD
-
Jakarta Jadi Tuan Rumah POPNAS dan PEPARPENAS 2025, Atlet Dapat Transportasi dan Wisata Gratis
-
Cuaca Jakarta Hari Ini Menurut BMKG: Waspada Hujan Sepanjang Hari Hingga Malam
-
Sopir Angkot Cegat Mikrotrans JAK41 di Velodrome, Dishub DKI Janji Evaluasi Rute
-
Ratusan Warga Prasejahtera di Banten Sambut Bahagia Sambungan Listrik Gratis dari PLN
-
Hasto PDIP: Ibu Megawati Lebih Pilih Bendungan dan Pupuk Daripada Kereta Cepat Whoosh
-
Putri Zulkifli Hasan Sambut Putusan MK: Saatnya Suara Perempuan Lebih Kuat di Pimpinan DPR