Suara.com - Sebagian anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa dilematis dalam menjalankan tugas. Di satu sisi kasihan kepada warga yang rumahnya ditertibkan karena berdiri di ruang terbuka hijau, di sisi lain petugas harus bersikap tegas dalam menjalankan tugas.
"Mau bagaimana lagi mas, kita kan diperintah sudah menjadi kewajiban," kata salah satu anggota Satpol PP Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Limbong, di Blok F Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, usai menertibkan puluhan kios bermasalah, Rabu (5/4/2016).
Limbong mengaku tiap kali menjalankan tugas dan berhadapan dengan warga, ada beban moral tersendiri.
"Saya merasa kasihan juga sih mas, mana ada yang mau digusur rumahnya mas, tapi ini perintah, kan yang kita lakukan pasti pimpinan sudah sosialisasi bahwa pemukiman atau tempat yang dihuni bukan miliknya dan berdiri di tanah negara pula," kata Limbong.
Limbong pernah merasakan sendiri betapa sedih rumah digusur. Itu terjadi ketika dia masih duduk sekolah menengah atas. Ketika itu rumahnya di daerah Pondok Kopi yang berdiri di lahan negara terkena penertiban pemerintah.
"Saya dulu sempat mas, mengalami itu, tapi bagaimana memang pemukiman bukan untuk dihuni, karena berdiri di tanah negara, ya saya ikut saja pindah mas," kata Limbong.
Tetapi, menurut dia, pemerintah sekarang jauh lebih baik karena memberikan kompensasi kepada warga yang terkena proyek penertiban.
"Kalau dulu mana ada mas, digusur dikasih tempat seperti rusun, sekarang kan dikasih ya mungkin memang merasa sudah lama tinggal di sana penolakan pasti ada, lah mas," kata Limbong.
Saat ini, Limbong tinggal di daerah Bekasi bersama keluarganya. Sekarang keluarganya merasa hidup tenang karena memang tinggal di daerah hunian.
"Saya menggontrak mas, sama istri dan anak, saya juga tahu kok tempat saya tinggal itu adalah tempat hunian," kata Limbong.
"Kita harus sadarlah mas, bila memang bukan hunian, kan di tanah negara harus ikut saja mau bagaimana lagi kalau memang sudah menjadi keputusan," Limbong menambahkan.
Berita Terkait
-
Tinggal Sejak 1980, Kini Digusur PAM Jaya Tanpa Kejelasan Rusun, Warga Protes
-
Tangis Sri Rahayu di Benhil: Tinggal Sejak 1980, Kini Digusur PAM Jaya Tanpa Kejelasan Rusun
-
Kena Penggusuran, Belasan Penghuni Rumdis PAM Jaya Benhil Dapat Rp50 Juta dan Rusun Gratis
-
Wamendagri Wiyagus: Perkuat Peran Damkar, Satpol PP dan Satlinmas untuk Lindungi Masyarakat
-
Wamendagri Wiyagus Apresiasi Peran Strategis Damkar, Satpol PP, dan Linmas Jaga Stabilitas Daerah
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara