Suara.com - Sebagian anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa dilematis dalam menjalankan tugas. Di satu sisi kasihan kepada warga yang rumahnya ditertibkan karena berdiri di ruang terbuka hijau, di sisi lain petugas harus bersikap tegas dalam menjalankan tugas.
"Mau bagaimana lagi mas, kita kan diperintah sudah menjadi kewajiban," kata salah satu anggota Satpol PP Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Limbong, di Blok F Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, usai menertibkan puluhan kios bermasalah, Rabu (5/4/2016).
Limbong mengaku tiap kali menjalankan tugas dan berhadapan dengan warga, ada beban moral tersendiri.
"Saya merasa kasihan juga sih mas, mana ada yang mau digusur rumahnya mas, tapi ini perintah, kan yang kita lakukan pasti pimpinan sudah sosialisasi bahwa pemukiman atau tempat yang dihuni bukan miliknya dan berdiri di tanah negara pula," kata Limbong.
Limbong pernah merasakan sendiri betapa sedih rumah digusur. Itu terjadi ketika dia masih duduk sekolah menengah atas. Ketika itu rumahnya di daerah Pondok Kopi yang berdiri di lahan negara terkena penertiban pemerintah.
"Saya dulu sempat mas, mengalami itu, tapi bagaimana memang pemukiman bukan untuk dihuni, karena berdiri di tanah negara, ya saya ikut saja pindah mas," kata Limbong.
Tetapi, menurut dia, pemerintah sekarang jauh lebih baik karena memberikan kompensasi kepada warga yang terkena proyek penertiban.
"Kalau dulu mana ada mas, digusur dikasih tempat seperti rusun, sekarang kan dikasih ya mungkin memang merasa sudah lama tinggal di sana penolakan pasti ada, lah mas," kata Limbong.
Saat ini, Limbong tinggal di daerah Bekasi bersama keluarganya. Sekarang keluarganya merasa hidup tenang karena memang tinggal di daerah hunian.
"Saya menggontrak mas, sama istri dan anak, saya juga tahu kok tempat saya tinggal itu adalah tempat hunian," kata Limbong.
"Kita harus sadarlah mas, bila memang bukan hunian, kan di tanah negara harus ikut saja mau bagaimana lagi kalau memang sudah menjadi keputusan," Limbong menambahkan.
Berita Terkait
-
Satpol PP DKI Bakal Gelar Operasi Senyap Sasar Peredaran Tramadol di Jakarta
-
Kewenangan Satpol PP dalam KUHP Baru: Antara Privasi Warga dan Hukum yang Hidup
-
Rawan Roboh Selama Cuaca Ekstrem, Satpol PP DKI Jakarta Tertibkan 16 Reklame Berbahaya
-
Hotel dan Mal Jakarta Siap-Siap Kena Geruduk Satpol PP Kalau Nekat Pesta Kembang Api
-
Amankan Nataru, Satpol PP DKI Sebar 4.296 Personel
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan