Suara.com - Sebagian anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa dilematis dalam menjalankan tugas. Di satu sisi kasihan kepada warga yang rumahnya ditertibkan karena berdiri di ruang terbuka hijau, di sisi lain petugas harus bersikap tegas dalam menjalankan tugas.
"Mau bagaimana lagi mas, kita kan diperintah sudah menjadi kewajiban," kata salah satu anggota Satpol PP Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Limbong, di Blok F Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, usai menertibkan puluhan kios bermasalah, Rabu (5/4/2016).
Limbong mengaku tiap kali menjalankan tugas dan berhadapan dengan warga, ada beban moral tersendiri.
"Saya merasa kasihan juga sih mas, mana ada yang mau digusur rumahnya mas, tapi ini perintah, kan yang kita lakukan pasti pimpinan sudah sosialisasi bahwa pemukiman atau tempat yang dihuni bukan miliknya dan berdiri di tanah negara pula," kata Limbong.
Limbong pernah merasakan sendiri betapa sedih rumah digusur. Itu terjadi ketika dia masih duduk sekolah menengah atas. Ketika itu rumahnya di daerah Pondok Kopi yang berdiri di lahan negara terkena penertiban pemerintah.
"Saya dulu sempat mas, mengalami itu, tapi bagaimana memang pemukiman bukan untuk dihuni, karena berdiri di tanah negara, ya saya ikut saja pindah mas," kata Limbong.
Tetapi, menurut dia, pemerintah sekarang jauh lebih baik karena memberikan kompensasi kepada warga yang terkena proyek penertiban.
"Kalau dulu mana ada mas, digusur dikasih tempat seperti rusun, sekarang kan dikasih ya mungkin memang merasa sudah lama tinggal di sana penolakan pasti ada, lah mas," kata Limbong.
Saat ini, Limbong tinggal di daerah Bekasi bersama keluarganya. Sekarang keluarganya merasa hidup tenang karena memang tinggal di daerah hunian.
"Saya menggontrak mas, sama istri dan anak, saya juga tahu kok tempat saya tinggal itu adalah tempat hunian," kata Limbong.
"Kita harus sadarlah mas, bila memang bukan hunian, kan di tanah negara harus ikut saja mau bagaimana lagi kalau memang sudah menjadi keputusan," Limbong menambahkan.
Berita Terkait
-
"Ayah Kapan Pulang?": Dua Anak Kecil Menanti Budi, Korban Kebakaran DPRD Makassar
-
Gubernur Pramono Bongkar Motif Baru Tawuran Manggarai: Sengaja Dibuat Demi Konten Viral
-
Miris, Pelajar SMP Terjaring Razia Bolos di Indramayu Tak Bisa Baca
-
Pedagang Pasar Barito Demo Tolak Relokasi, Groundbreaking Taman Bendera Pusaka Ditunda
-
Warga Geruduk Kantor Satpol PP Pati, Marah Donasi Air Mineral untuk Demo Disita
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Media Lokal: AS Trencin Dapat Berlian, Marselino Ferdinan Bikin Eksposur Liga Slovakia Meledak
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
Terkini
-
Pengamat Intelijen: Kinerja Listyo Sigit Bagus tapi Tetap Harus Diganti, Ini Alasannya
-
Terungkap! Rontgen Gigi Hingga Tato Bantu Identifikasi WNA Korban Helikopter Kalsel
-
Misteri Dosen UPI Hilang Terpecahkan: Ditemukan di Lembang dengan Kondisi Memprihatinkan
-
Dugaan Badai PHK Gudang Garam, Benarkah Tanda-tanda Keruntuhan Industri Kretek?
-
Israel Bunuh 15 Jurnalis Palestina Sepanjang Agustus 2025, PJS Ungkap Deretan Pelanggaran Berat
-
Mengenal Tuntutan 17+8 yang Sukses Bikin DPR Pangkas Fasilitas Mewah
-
IPI: Desakan Pencopotan Kapolri Tak Relevan, Prabowo Butuh Listyo Sigit Jaga Stabilitas
-
Arie Total Politik Jengkel Lihat Ulah Jerome Polin saat Demo: Jangan Nyari Heroiknya Doang!
-
Sekarang 'Cuma' Dapat Rp65,5 Juta Per Bulan, Berapa Perbandingan Gaji DPR yang Dulu?
-
SBY: Seni Bukan Hanya Indah, Tapi 'Senjata' Perdamaian dan Masa Depan Lebih Baik