Poster film 'Pulau Buru Tanah Air Beta'. (dokumentasi Rahung Nasution)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ikut prihatin atas aksi upaya membubarkan acara peringatan World Press Freedom Day 2016 dan pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta yang digelar AJI Yogyakarta pada Selasa (4/5/2015) malam. Alasan pembubaran acara oleh kelompok intoleran karena mengkhawatirkan film karya Ruhung Nasution itu akan membangkitkan gerakan Partai Komunis Indonesia, tidak beralasan. Aksi tersebut sepengetahuan polisi.
"Apa sih yang ditakutkan dari acara itu, apakah itu betul untuk membangkitkan PKI, apa iya, coba cek saja ke AJI. Saya kira tidak, itu (film) kan karya-karya ilmiah," kata komisioner Komnas HAM Nurcholis di kantornya, Jakarta, Rabu (4/5/2016).
Komnas HAM tak membenarkan aksi pembubaran acara itu. Komnas meminta pemerintah Yogyakarta turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Menurut saya tidak selayaknya acara seperti itu dilarang. Ini kan tidak ada simbol-simbol atau lambang (komunis), tapi ini kan film untuk mengenang sebuah peristiwa. Hanya saja ada kelompok intoleran yang mengganggu itu. Saya kira itu pemerintah daerahnya, gubernurlah yang menyelesaikan itu," ujar dia.
Nurcholis mengatakan kelompok intoleran perlu mendapatkan informasi yang utuh agar mereka dapat menghargai perbedaan.
"Jadi kalau ada perbedaan, perlu dipertemukan. Kadang memang negara ini dikelola (pemerintah) dengan rumor . Tanpa mau melakukan dialog, silaturahmi.
Jadi saran saya kepada Pemerintah Daerah lakukan dialog. Sebaiknya kelompok-kelompok (intoleran) ini juga tidak memaksakan kehendaknya, dan sebaiknya kumpulkan informasi yang lengkap," kata dia.
"Seperti kemarin (beberapa waktu lalu) kami dianggap membangkitkan PKI dalam mengadakan Simposium Tragedi 1965. Padahal kami mengumpulkan semua kok, korban dan TNI AD didatangkan, dan baik-baik saja kok, meski memang ada perdebatan dalam forum," kata Nurcholis.
"Apa sih yang ditakutkan dari acara itu, apakah itu betul untuk membangkitkan PKI, apa iya, coba cek saja ke AJI. Saya kira tidak, itu (film) kan karya-karya ilmiah," kata komisioner Komnas HAM Nurcholis di kantornya, Jakarta, Rabu (4/5/2016).
Komnas HAM tak membenarkan aksi pembubaran acara itu. Komnas meminta pemerintah Yogyakarta turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Menurut saya tidak selayaknya acara seperti itu dilarang. Ini kan tidak ada simbol-simbol atau lambang (komunis), tapi ini kan film untuk mengenang sebuah peristiwa. Hanya saja ada kelompok intoleran yang mengganggu itu. Saya kira itu pemerintah daerahnya, gubernurlah yang menyelesaikan itu," ujar dia.
Nurcholis mengatakan kelompok intoleran perlu mendapatkan informasi yang utuh agar mereka dapat menghargai perbedaan.
"Jadi kalau ada perbedaan, perlu dipertemukan. Kadang memang negara ini dikelola (pemerintah) dengan rumor . Tanpa mau melakukan dialog, silaturahmi.
Jadi saran saya kepada Pemerintah Daerah lakukan dialog. Sebaiknya kelompok-kelompok (intoleran) ini juga tidak memaksakan kehendaknya, dan sebaiknya kumpulkan informasi yang lengkap," kata dia.
"Seperti kemarin (beberapa waktu lalu) kami dianggap membangkitkan PKI dalam mengadakan Simposium Tragedi 1965. Padahal kami mengumpulkan semua kok, korban dan TNI AD didatangkan, dan baik-baik saja kok, meski memang ada perdebatan dalam forum," kata Nurcholis.
Tag
Komentar
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional