Poster film 'Pulau Buru Tanah Air Beta'. (dokumentasi Rahung Nasution)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ikut prihatin atas aksi upaya membubarkan acara peringatan World Press Freedom Day 2016 dan pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta yang digelar AJI Yogyakarta pada Selasa (4/5/2015) malam. Alasan pembubaran acara oleh kelompok intoleran karena mengkhawatirkan film karya Ruhung Nasution itu akan membangkitkan gerakan Partai Komunis Indonesia, tidak beralasan. Aksi tersebut sepengetahuan polisi.
"Apa sih yang ditakutkan dari acara itu, apakah itu betul untuk membangkitkan PKI, apa iya, coba cek saja ke AJI. Saya kira tidak, itu (film) kan karya-karya ilmiah," kata komisioner Komnas HAM Nurcholis di kantornya, Jakarta, Rabu (4/5/2016).
Komnas HAM tak membenarkan aksi pembubaran acara itu. Komnas meminta pemerintah Yogyakarta turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Menurut saya tidak selayaknya acara seperti itu dilarang. Ini kan tidak ada simbol-simbol atau lambang (komunis), tapi ini kan film untuk mengenang sebuah peristiwa. Hanya saja ada kelompok intoleran yang mengganggu itu. Saya kira itu pemerintah daerahnya, gubernurlah yang menyelesaikan itu," ujar dia.
Nurcholis mengatakan kelompok intoleran perlu mendapatkan informasi yang utuh agar mereka dapat menghargai perbedaan.
"Jadi kalau ada perbedaan, perlu dipertemukan. Kadang memang negara ini dikelola (pemerintah) dengan rumor . Tanpa mau melakukan dialog, silaturahmi.
Jadi saran saya kepada Pemerintah Daerah lakukan dialog. Sebaiknya kelompok-kelompok (intoleran) ini juga tidak memaksakan kehendaknya, dan sebaiknya kumpulkan informasi yang lengkap," kata dia.
"Seperti kemarin (beberapa waktu lalu) kami dianggap membangkitkan PKI dalam mengadakan Simposium Tragedi 1965. Padahal kami mengumpulkan semua kok, korban dan TNI AD didatangkan, dan baik-baik saja kok, meski memang ada perdebatan dalam forum," kata Nurcholis.
"Apa sih yang ditakutkan dari acara itu, apakah itu betul untuk membangkitkan PKI, apa iya, coba cek saja ke AJI. Saya kira tidak, itu (film) kan karya-karya ilmiah," kata komisioner Komnas HAM Nurcholis di kantornya, Jakarta, Rabu (4/5/2016).
Komnas HAM tak membenarkan aksi pembubaran acara itu. Komnas meminta pemerintah Yogyakarta turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Menurut saya tidak selayaknya acara seperti itu dilarang. Ini kan tidak ada simbol-simbol atau lambang (komunis), tapi ini kan film untuk mengenang sebuah peristiwa. Hanya saja ada kelompok intoleran yang mengganggu itu. Saya kira itu pemerintah daerahnya, gubernurlah yang menyelesaikan itu," ujar dia.
Nurcholis mengatakan kelompok intoleran perlu mendapatkan informasi yang utuh agar mereka dapat menghargai perbedaan.
"Jadi kalau ada perbedaan, perlu dipertemukan. Kadang memang negara ini dikelola (pemerintah) dengan rumor . Tanpa mau melakukan dialog, silaturahmi.
Jadi saran saya kepada Pemerintah Daerah lakukan dialog. Sebaiknya kelompok-kelompok (intoleran) ini juga tidak memaksakan kehendaknya, dan sebaiknya kumpulkan informasi yang lengkap," kata dia.
"Seperti kemarin (beberapa waktu lalu) kami dianggap membangkitkan PKI dalam mengadakan Simposium Tragedi 1965. Padahal kami mengumpulkan semua kok, korban dan TNI AD didatangkan, dan baik-baik saja kok, meski memang ada perdebatan dalam forum," kata Nurcholis.
Tag
Komentar
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
Terkini
-
Menteri Perang Amerika ke Iran: Kalau Perlu Negosiasi Pakai Bom, Kami Lakukan
-
Pertamax Tembus Rp16.250! Ojol dan Mahasiswa Menjerit Terpaksa Turun Kelas ke Pertalite
-
Perang Lanjut! Serangan Balasan Iran Bobol Pangkalan Udara Israel, Hanggar Jet Tempur Luluh Lantak
-
'Bapak dan Anak Saya Juga Prajurit!' Isak Warga Diusir Paksa dari Asrama Eks Yon Zikon Lenteng Agung
-
Aksi Koboi Kades: Panjat Pagar dan Todong Pistol ke Warga Bekasi, Kini Disidik Polisi
-
Menenun Harapan Perempuan Penenun di Timur Indonesia Bersama Giro Kartini
-
Khofifah Bangga Program ADEM Cetak Generasi Papua Berprestasi, 51 Murid Lolos PTN
-
Lagi Ujian Diciduk Polisi! 2 Pelajar Palmerah Ditangkap usai Bacok Siswa SMK secara Acak
-
Satgas PRR Minta Optimalisasi TKD dan Hibah Antardaerah Tak Terhambat Birokrasi
-
Buntut Kasus Hanania, Menteri Haji: Sekarang Semua Travel Wajib Akreditasi!