Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah merasa kecewa dengan ketidak hadiran pihak Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam mediasi tahap dua yang rencananya digelar hari ini, senin (9/5/2016), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Tadi saya sempat mampir mediasi, sebagaimana dijadwalkan. Tetapi kan secara teoritis mediasi itu menghendaki hadirnya para pihak itu secara penuh, karena mediasi itu artinya pihak A 100% dan pihak B 100%," kata Fahri, di gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, senin (9/5/2016).
Menurut Fahri, jika kedua belah pihak tidak bisa mengahadiri mediasi secara penuh, maka mediasi tersebut harus ditunda.
"Kalau pihak A tidak 100% dan pihak B tidak 100%, nanti mediasinya itu delay, makanya surat edaran mahkamah agung mengatakan, yang namanya prinsipal itu atau yang berperkara itu datangnya 100%," tutur Fahri.
Fahri menilai, kedatangannya secara personal sudah bisa dinilai seratus persen, berbeda halnya dengan pihak PKS, kata Fahri, jika yang datang cuma satu atau dua orang, maka tidak bisa merepresentasikan pihak PKS secara penuh.
"Saya datang 100% karena saya sendiri kan bisa mewakili diri saya sendiri secara penuh, dan saya bisa mengambil keputusan apapun yang diperlukan, sementara dalam mediasi pertama di sebelah sana itu (PKS), prinsipal yang datang itu, cuma satu dan yang satu itu tidak bisa mengambil keputusan," terang Fahri.
Fahri menjelaskan, mediasi tahap pertama terpaksa ditunda selama satu minggu lantaran ketidak hadiran pihak PKS. Namun, kata Fahri, pada mediasi tahap dua, hari ini, pihak PKS lagi-lagi mangkir dari mediasi.
"Tidak bisa ,nah ini aku mengatakan yaudah kita delay seminggu, nah dalam mediasi tahap dua ini tidak ada yang datang gitu loh, ini artinya tidak bisa diserahkan kepada lawyer karena tidak ada yang datang," pungkas Fahri.
Berita Terkait
-
Tepis Salah Paham Ekonomi Prabowo, Fahri Hamzah: SDA Harus Dikuasai Negara, Bukan Korporasi
-
PKS Mendadak Copot Khoirudin dari Kursi Ketua DPRD DKI Jakarta, Ada Apa?
-
Bongkar Nasib Khoirudin Usai Tak Jabat Ketua DPRD DKI, PKS: Dapat Amanah Lebih Besar di DPP
-
Tunjuk Suhud Alynudin, Fraksi PKS Jelaskan Alasan Pergantian Kursi Ketua DPRD DKI Jakarta
-
SK DPP Bocor! PKS Bakal Copot Khoirudin, Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara