Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah merasa kecewa dengan ketidak hadiran pihak Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam mediasi tahap dua yang rencananya digelar hari ini, senin (9/5/2016), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Tadi saya sempat mampir mediasi, sebagaimana dijadwalkan. Tetapi kan secara teoritis mediasi itu menghendaki hadirnya para pihak itu secara penuh, karena mediasi itu artinya pihak A 100% dan pihak B 100%," kata Fahri, di gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, senin (9/5/2016).
Menurut Fahri, jika kedua belah pihak tidak bisa mengahadiri mediasi secara penuh, maka mediasi tersebut harus ditunda.
"Kalau pihak A tidak 100% dan pihak B tidak 100%, nanti mediasinya itu delay, makanya surat edaran mahkamah agung mengatakan, yang namanya prinsipal itu atau yang berperkara itu datangnya 100%," tutur Fahri.
Fahri menilai, kedatangannya secara personal sudah bisa dinilai seratus persen, berbeda halnya dengan pihak PKS, kata Fahri, jika yang datang cuma satu atau dua orang, maka tidak bisa merepresentasikan pihak PKS secara penuh.
"Saya datang 100% karena saya sendiri kan bisa mewakili diri saya sendiri secara penuh, dan saya bisa mengambil keputusan apapun yang diperlukan, sementara dalam mediasi pertama di sebelah sana itu (PKS), prinsipal yang datang itu, cuma satu dan yang satu itu tidak bisa mengambil keputusan," terang Fahri.
Fahri menjelaskan, mediasi tahap pertama terpaksa ditunda selama satu minggu lantaran ketidak hadiran pihak PKS. Namun, kata Fahri, pada mediasi tahap dua, hari ini, pihak PKS lagi-lagi mangkir dari mediasi.
"Tidak bisa ,nah ini aku mengatakan yaudah kita delay seminggu, nah dalam mediasi tahap dua ini tidak ada yang datang gitu loh, ini artinya tidak bisa diserahkan kepada lawyer karena tidak ada yang datang," pungkas Fahri.
Berita Terkait
-
Tunjangan Rp70 Miliar Anggota DPRD DKI: PKS Cuci Tangan, Salahkan Pusat?
-
Belum Setahun Kerja, Banyak Menteri Prabowo Dapat Tanda Kehormatan, Apa Jasanya?
-
Wacana Ragunan Buka Malam Hari, PKS Bilang Begini
-
Komisi VIII Gelar Raker Malam Ini, Pemerintah akan Serahkan DIM RUU PIHU, Demi Kejar Tayang?
-
Asosiasi Perusahaan Haji dan Umrah Tak Mau Masyarakat Pergi Umrah Mandiri, Apa Sebabnya?
Terpopuler
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Bali 'Tenggelam' di 120 Titik: BMKG Ungkap Penyebab Hujan Gila dan Peran Sampah Kita
-
Dasco: Belum Ada Surat Presiden Prabowo soal Pergantian Kapolri
-
Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
-
Tim Pencari Fakta Dibentuk: LNHAM Siap Bongkar Borok Kekerasan Aparat di Kerusuhan Agustus
-
BMKG Warning! Cuaca Ekstrem Ancam Indonesia Sepekan ke Depan, Waspada Hujan Lebat
-
Inisiatif Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus; 6 Lembaga HAM 'Gerak Duluan', Bentuk Tim Independen
-
DPR 'Angkat Tangan', Sarankan Presiden Prabowo Pimpin Langsung Reformasi Polri
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Soal Dugaan Anggaran Ganda dan Konflik Kepentingan Gus Yaqut
-
Usai Serangan Israel, Prabowo Terbang ke Qatar Jalani Misi Solidaritas
-
Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Ubah Visa Haji Furoda Jadi Khusus? KPK Dalami Jual Beli Kuota