Wakil Ketua DPR RI dari PKS, Fahri Hamzah. [Suara.com/Welly Hidayat]
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan adanya anggota Fraksi PKS Ansori Siregar yang melayangkan interupsi dalam rapat paripurna hari ini. Ansori melakukan interupsi karena surat pergantian dan pelantikan Fahri Hamzah dengan Ledia Hanifa belum diproses pimpinan DPR.
"Itu yang kita sayangkan. Ada yang tidak paham pergantian pimpinan dewan kalau tidak mengundurkan diri harus voting dalam rapat paripurna dan sebelum voting harus ada proses di pimpinan DPR," kata Fahri di DPR, Jumat (29/4/2016).
Dia menambahkan, dalam UU MD3 disebutkan, dalam sebuah proses pemecatan dan mengalami gugatan, maka proses pemecatannya berhenti sementara.
"Sehingga tidak bisa ujug-ujug. Butuh proses. Bersabar saja, ini semua sedang berproses," tuturnya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan kelanjutan proses pergantian dan pelantikan Wakil Ketua DPR dari fraksinya, dalam rapat paripurna, Jumat (29/4/2016). Sebab, Fraksi PKS sudah mengirim surat untuk pergantian Fahri Hamzah dengan Ledia Hanifa untuk duduk di kursi Wakil Ketua DPR.
"Saya pikir hari ini ada pelantikan itu. Tapi ternyata tidak ada pelantikan Fahri Hamzah yang digantikan Ibu Ledia," kata Anggota Fraksi PKS Ansori Siregar dalam interupsinya.
Dalam rapat paripurna kali ini, diagendakan pergantian antar waktu (PAW) sejumlah anggota DPR. Karena agenda itu pula, Ansori pun mempertanyakan nasib Fahri Hamzah. Fahri Hamzah pun hadir dalam rapat dan duduk di kursi pimpinan DPR.
"Pelantikan pimpinan DPR baru in dari saudara Fahri ke saudara Ledia ada dua keputusan alat kelengkapan dewan. Pimpinan tidak boleh menahan-nahannya. Pertama, ada keputusan fraksi, dan kedua, ada keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)," katanya.
"Dan pimpinan tidak perlu menunggu gugatan lainnya. Kalau anggota baru, pimpinan bisa menunggu gugatan, tapi ini hak fraksi," tambah Ansori.
Suara.com - Taufik Kurniawan yang memimpin sidang kali ini meluruskan pendapat Ansori. Pimpinan dewan bukan tidak mau melantik pimpinan DPR yang baru. Namun, pelantikan ini hanya masalag waktu.
"Ini hanya masalah waktu yang nanti akan segera dilaksanakan. Bisa dilanjutkan (rapat paripurna)?" kata Taufik yang diikuti persetujuan peserta rapat.
Komentar
Berita Terkait
-
Tunjangan Rp70 Miliar Anggota DPRD DKI: PKS Cuci Tangan, Salahkan Pusat?
-
Tegang di Ruang DPR, Mahasiswa Ngotot Minta Kapolri Bebaskan Massa Aksi
-
Berikut Rincian Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Terbaru, Take Home Pay Capai Rp65.595.730 per Bulan
-
Soal Tuntutan 17+8 Bebaskan Demonstran, Begini Respons Dasco Gerindra
-
Bisa Aktif Lagi atau Di-PAW? Masa Depan Anggota DPR Nonaktif Tunggu Sidang Etik
Terpopuler
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Bali 'Tenggelam' di 120 Titik: BMKG Ungkap Penyebab Hujan Gila dan Peran Sampah Kita
-
Dasco: Belum Ada Surat Presiden Prabowo soal Pergantian Kapolri
-
Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
-
Tim Pencari Fakta Dibentuk: LNHAM Siap Bongkar Borok Kekerasan Aparat di Kerusuhan Agustus
-
BMKG Warning! Cuaca Ekstrem Ancam Indonesia Sepekan ke Depan, Waspada Hujan Lebat
-
Inisiatif Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus; 6 Lembaga HAM 'Gerak Duluan', Bentuk Tim Independen
-
DPR 'Angkat Tangan', Sarankan Presiden Prabowo Pimpin Langsung Reformasi Polri
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Soal Dugaan Anggaran Ganda dan Konflik Kepentingan Gus Yaqut
-
Usai Serangan Israel, Prabowo Terbang ke Qatar Jalani Misi Solidaritas
-
Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Ubah Visa Haji Furoda Jadi Khusus? KPK Dalami Jual Beli Kuota