Suara.com - Usai menjalani fit and proper test bakal calon gubernur Jakarta yang diselenggarkan DPP PDI Perjuangan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan dirinya ditanya penguji mengenai gaya kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Tadi membicarakan juga tentang style pemerintahan dari petahana, itu kita bicarakan juga dan bagaimana pandangan saya, saya dari segi positif negatifnya ada," kata Yusril di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).
Sisi positifnya, kata Yusril, Ahok ingin cepat menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta. Yusril mengapresiasinya. Sedangkan sisi negatifnya, kata Yusril, seringkali Ahok mengabaikan sistem bernegara, hukum, dan kadang-kadang tidak manusiawi.
"Saya memberikan contoh misalnya penggusuran paksa, itu ada dua instrumen hak asasi manusia dari perserikatan bangsa-bangsa, satu malah spesifik bicara mengenai Indonesia. Itu di terima atau diadoupt majelis umum PPP. Tadi intinya mengatakan bahwa penggusuran paksa itu adalah pelanggaran ham berat, dan ini masalah sangat serius," katanya.
"Di samping itu juga pembiayaan masalah penggusuran di Kalijodo misalnya itu kan tidak dibicarakan dengan DPRD, tidak dianggarkan dengan DPRD, tapi ujug-ujug adalah dana kompensasi yang dibayar oleh PT. Agung Podomoro, tidak masuk ke dalam sistem keuangan daerah tapi langsung di bayarkan untuk nambahin uang makan polisi tentara untuk nyewa traktor. Dan kalau seperti ini dijalankan itu bisa rusak sistem bernegara kita ini," Yusril menambahkan.
Usai fit and proper test, Yusril akan menunggu keputusan PDI Perjuangan.
"Ini penjaringan dan semua yang dijaring ini diserahkan ke Ibu Megawati selaku ketua umum dan untuk DKI ini seperti kita sudah sama maklum, adalah kewenangan beliau untuk memutuskan. Jadi apapun yang diputuskan ibu megawati pastilah yang paling baik dan kita harus hormati. Kalau saya yang dipilih ya alhamdulilah, saya tidak dipilih pun alhamdulillah juga," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu