Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengakui adanya kewajiban membayar uang Rp5 juta yang dibebankan kepada bakal calon gubernur Jakarta yang mendaftar ke PDI Perjuangan sebelum mengikuti tahapan fit and proper test. Uang tersebut, kata Hasto, untuk membiayai tes karena melibatkan para ahli psikologi.
"PDIP sejak dulu gotong royong. Dalam fit and proper test in melibatkan ahli psikologi. Dari situ ada biaya yang diberikan kepada calon," kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu (11/5/2016).
Dia menambahkan pengenaan biaya tidak hanya diberlakukan untuk pilkada di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah lain.
Hasto mengatakan soal biaya administrasi tersebut masih bisa dibicarakan.
"Ada juga orang kemudian datang, karena potensinya bagus, ya kita gotong royong. Kami akan bantu. Tapi kami hormati bagi yang mengundurkan diri," kata dia.
Kasus ini menjadi sorotan setelah kader Partai Kebangkitan Bangsa Hasniati mengundurkan diri dari karena diminta panitia DPP PDI Perjuangan untuk membayar administrasi sebesar Rp5 juta. Dia mundur karena keberatan dengan aturan tersebut.
"Saya mengundurkan diri karena harus membayar administrasi Rp5 juta. Sementara nggak ada konfirmasi diawal, tiba-tiba disuruh bayar," kata dia di kantor DPP PDI Perjuangan.
Hasniati baru menerima informasi adanya pembayaran administrasi tersebut dari stafnya semalam. Hari ini, bertepatan dengan pelaksanaan fit and proper test di DPP PDI Perjuangan, Hasniati datang untuk konfirmasi. Namun, dia tidak dibolehkan masuk ke ruangan fit and proper test karena tidak mempersiapkan uang.
"Pas di meja registrasi tadi, kalau tidak bayar tidak boleh tanda tangan (daftar hadir)," ujarnya.
Hasniati menyayangkan partai sekelas PDI Perjuangan masih meminta pembayaran untuk mengikuti fit and proper test. Kalau tidak bersedia membayar secara cash, otomatis namanya akan gugur.
"Pantas saja Ahok mundur. Dan jangan salah kalau pejabat pada korupsi, karena partai yang mencetak korupsi itu," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan
-
Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan
-
Motif 'Sakit Hati' Gugur di Persidangan! TAUD: Serangan ke Andrie Yunus Itu Operasi, Bukan Dendam
-
Hakim Nur Sari Semprot Dirjen Binwasnaker Fahrurozi: Saudara Lahir di Kemnaker, Masa Tidak Tahu?