Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengakui adanya kewajiban membayar uang Rp5 juta yang dibebankan kepada bakal calon gubernur Jakarta yang mendaftar ke PDI Perjuangan sebelum mengikuti tahapan fit and proper test. Uang tersebut, kata Hasto, untuk membiayai tes karena melibatkan para ahli psikologi.
"PDIP sejak dulu gotong royong. Dalam fit and proper test in melibatkan ahli psikologi. Dari situ ada biaya yang diberikan kepada calon," kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu (11/5/2016).
Dia menambahkan pengenaan biaya tidak hanya diberlakukan untuk pilkada di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah lain.
Hasto mengatakan soal biaya administrasi tersebut masih bisa dibicarakan.
"Ada juga orang kemudian datang, karena potensinya bagus, ya kita gotong royong. Kami akan bantu. Tapi kami hormati bagi yang mengundurkan diri," kata dia.
Kasus ini menjadi sorotan setelah kader Partai Kebangkitan Bangsa Hasniati mengundurkan diri dari karena diminta panitia DPP PDI Perjuangan untuk membayar administrasi sebesar Rp5 juta. Dia mundur karena keberatan dengan aturan tersebut.
"Saya mengundurkan diri karena harus membayar administrasi Rp5 juta. Sementara nggak ada konfirmasi diawal, tiba-tiba disuruh bayar," kata dia di kantor DPP PDI Perjuangan.
Hasniati baru menerima informasi adanya pembayaran administrasi tersebut dari stafnya semalam. Hari ini, bertepatan dengan pelaksanaan fit and proper test di DPP PDI Perjuangan, Hasniati datang untuk konfirmasi. Namun, dia tidak dibolehkan masuk ke ruangan fit and proper test karena tidak mempersiapkan uang.
"Pas di meja registrasi tadi, kalau tidak bayar tidak boleh tanda tangan (daftar hadir)," ujarnya.
Hasniati menyayangkan partai sekelas PDI Perjuangan masih meminta pembayaran untuk mengikuti fit and proper test. Kalau tidak bersedia membayar secara cash, otomatis namanya akan gugur.
"Pantas saja Ahok mundur. Dan jangan salah kalau pejabat pada korupsi, karena partai yang mencetak korupsi itu," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
Terkini
-
Rismon Bongkar Lagi Keganjilan Ijazah Jokowi, Foto Satu-satunya Berkacamata di Indonesia
-
Misteri Keracunan MBG di Garut: Ayam Woku atau Lalapan Mentah Biang Kerok? 194 Pelajar Terkapar
-
Hendrar Prihadi Dicopot dari LKPP, PDIP Terima Tak Ada Lagi Kader Partai di Pemerintahan Prabowo
-
Lahan Parkir Milik BUMD DKI Disegel karena Ilegal, Pramono Anung Kasih Dukungan: Memang Pantas
-
Paman di Jakarta Timur Tega Perkosa Keponakan Sendiri saat Ditinggal Orang Tua Berdagang
-
Menkeu Purbaya Diancam Diceraikan Istri Gegara Hampir Menyerah Belajar Ekonomi
-
Kepala LKPP Diisi Sarah Sadiqa, PDIP Pasrah usai Hendrar Prihadi Dicopot Prabowo, Mengapa?
-
Tuntutan TGPF 98 di PTUN: Desak Fadli Zon Cabut Pernyataan dan Minta Maaf ke Publik
-
Petaka Santap MBG, Ratusan Siswa 2 Daerah Muntah Massal, Ikan Cakalang dan Ayam Woku Jadi Biang?
-
Absennya PDIP di Kabinet Disebut Ada Strategi Prabowo di Baliknya, Lepas Bayang-bayang Jokowi?