Yusril Ihza Mahendra. (Suara.com/Ummi Hadyah Saleh)
Sejumlah pendaftar tidak mempermasalahkan biaya Rp5 juta dalam fit and proper test bakal calon Gubernur PDIP. Fit and proper test ini dilakukan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (11/5/2016).
"Saya kira ada banyak hal yang jauh lebih susah dari pada itu. Itu lebih banyak gosipnya daripada substansinya," kata salah satu pendaftar, Yusril Ihza Mahendra di lokasi.
Di tempat yang sama, pendaftar lainya, Hasnaeni Moein, juga menganggap bahwa pembayaran registrasi tersebut adalah hal yang wajar.
"Tidak keberatan. Itu wajar saja, itu sumbangan psikotes bukan diambil untuk partai," ujar dia.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, salah satu peserta fit and proper test bakal calon Gubernur DKI Jakarta dari PDIP, Hasniati, mengundurkan diri. Dia mundur karena merasa keberatan membayar biaya adminitrasi sebesar Rp5 juta.
"Saya mengundurkan diri karena harus membayar adminitrasi Rp5 juta. Sementara nggak ada konfirmasi di awal, tiba-tiba disuruh bayar," kata Hasniati.
Sementara, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristyanto membenarkan adanya pungutan biaya Rp5 juta dalam fit and proper test calon gubernur DKI Jakarta. Pungutan ini, kata Hasto diperuntukan karena melibatkan ahli psikologi dalam tesnya.
"PDIP sejak dulu gotong royong. Dalam fit and proper test in melibatkan ahli psikologi. Dari situ ada biaya yang diberikan kepada calon," kata Hasto.
Komentar
Berita Terkait
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Yusril: Presiden Tegaskan Usulan TGPF Kericuhan Demo Tak Perlu Dibentuk
-
Misteri 3 Orang Hilang Pasca-Demo Agustus, Menko Yusril Turun Tangan, Keluarga Justru Belum Melapor
-
YLBHI Soroti Ada Apa di Balik Keengganan Pemerintah Bentuk TGPF Ungkap Kerusuhan Agustus 2025?
-
ICJR Skakmat Yusril: Tawaran Restorative Justice untuk Demonstran Itu Konsep Gagal Paham
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu