Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Lukman Edy menilai tidak selamanya Partai Golkar berada pada barisan oposisi, Koalisi Merah Mutih. Menurutnya sudah menjadi karakter partai berlambang beringin berada di lingkaran kekuasaan.
"Saya dari awal yakin bahwa Golkar tidak bisa lama jadi oposisi itu, karena kita semua tahu bahwa karakter Golkar itu karakter kekuasaan, karakter punya keahlian mengelola kekuasaan, mereka tidak punya keahlian oposisi," kata Lukman di Jakarta, Rabu (18/5/2016).
Lukman menjelaskan karakter Golkar berbeda dengan PDI Perjuangan yang sudah terbiasa menjadi oposisi pemerintah. Bahkan, kata Lukman, meski sekarang menjadi partai penguasa, PDI Perjuangan tetap tergoda untuk bersikap menjadi oposisi.
"Berbeda dengan PDI Perjuangan, dia kan spirit oposisinya itu pengalamannya tinggi bertahun-tahun jadi oposisi pemerintah. Bahkan ketika sekarang PDIP sebagai partai penguasa, terkadang tergoda juga menjadi partai oposisi," tutur Lukman.
Lukman mengatakan hal itu tercermin dari sikap kader PDI Perjuangan yang selalu kritis terhadap pemerintah.
"Itu terlihat juga di teman-teman PDIP, justru kritis terhadap pemerintah, kalau Golkar lain, memang karakternya seperti itu," kata Lukman.
Lukman mengatakan sejak dulu tidak percaya Partai Golkar bisa selamanya berada dalam barisan KMP.
"Makanya dari awal Golkar mendeklarasikan oposisi bersama KMP, saya tidak percaya itu bertahan lama dan ternyata terbukti," kata Lukman.
Keputusan Partai Golkar meninggalkan KMP disampaikan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar menjelang pemilihan ketua umum yang baru.
"Dengan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Golkar pada tahun 2014 tentang posisi Golkar dalam Koalisi Merah Putih," kata Sekretaris Sidang Munaslub Golkar Siti Aisah di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Senin (16/5/2016).
Dia menambahkan keputusan ini sejalan dengan doktrin Partai Golkar yang menjalankan kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan cita-cita yang berdasarkan Pancasila serta UUD 1945.
"Keputusan Golkar untuk mendukung pemerintah Jokowi-JK harus ditindaklanjuti dengan upaya nyata Partai Golkar demi menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," kata dia.
Dengan demikian, Partai Golkar mengikuti langkah Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan yang sudah lebih dulu menyatakan sikap politiknya mendukung pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla.
Sebelumnya, partai yang tergabung dalam KMP ialah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- 7 Parfum Wangi Bayi untuk Orang Dewasa: Segar Tahan Lama, Mulai Rp35 Ribuan Saja
- 3 Pelatih Kelas Dunia yang Tolak Pinangan Timnas Indonesia
Pilihan
-
Zahaby Gholy Starter! Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Tinggal Klik! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Siapa Justen Kranthove? Eks Leicester City Keturunan Indonesia Rekan Marselino Ferdinan
-
Menko Airlangga Ungkap Dampak Rencana Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
-
Modal Tambahan Garuda dari Danantara Dipangkas, Rencana Ekspansi Armada Kandas
Terkini
-
DPR Dukung BGN Tutup Dapur SPPG Penyebab Keracunan MBG: Keselamatan Anak-anak Prioritas Utama
-
BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem Selama Seminggu, Jakarta Hujan Lebat dan Angin Kencang
-
Setelah Gelar Pahlawan, Kisah Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah akan Dibukukan Pemerintah
-
Dari Kelapa Gading ke Senayan: Ledakan SMA 72 Jakarta Picu Perdebatan Pemblokiran Game Kekerasan
-
Terungkap! Terduga Pelaku Bom SMA 72 Jakarta Bertindak Sendiri, Polisi Dalami Latar Belakang
-
Skandal Terlupakan? Sepatu Kets asal Banten Terpapar Radioaktif Jauh Sebelum Kasus Udang Mencuat
-
GeoDipa Dorong Budaya Transformasi Berkelanjutan: Perubahan Harus Dimulai dari Mindset
-
Usai Soeharto dan Gus Dur, Giliran BJ Habibie Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan PT Sanitarindo, KPK Lanjutkan Proses Sidang Korupsi JTTS
-
Dimotori Armand Maulana dan Ariel Noah, VISI Audiensi dengan Fraksi PDIP Soal Royalti Musik