Suara.com - Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen mengaku tidak setuju dengan pernyataan Menteri koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang menilai pemakaian kaos berlambang Palu-Arit hanya sebatas tren anak muda.
"Polisi tegas, Menhan juga tegas. Tapi Jokowi (Presiden, red) dan Luhut (Menkopolhukam) bilang jangan berlebihan, malah dibilang baju trendi. Justru itu awal dari kebangkitan PKI," ujar Kivlan dalam sebuah kegiatan diskusi publik di Jakarta, Rabu (25/5) malam.
Dia berpendapat, peristiwa penggunaan lambang yang identik dengan komunisme tersebut di negara-negara Eropa masih bisa dimaklumi karena pola pikir masyarakatnya yang telah maju sehingga bisa mengerti dan memahami batas-batas idealisme sebuah negara.
"Kalau kita masih negara berkembang dan masih ada kecurigaan paham komunis akan bangkit lagi," ujar Kivlan menegaskan.
Sebelumnya, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan berkomentar mengenai maraknya remaja yang mengenakan pakaian dengan atribut palu-arit dan beberapa temuan spanduk di sejumlah daerah yang menggunakam lambang serupa.
Menteri Luhut menilai penertiban agar jangan dilakukan secara berlebihan karena masih dilakukan proses pendalaman dan dikhawatirkan penggunaan atribut tersebut hanya sebagai bagian dari budaya pop atau grup musik tertentu yang menggunakan atribut serupa.
Selain itu, Kivlan juga menilai diadakannya simposium PKI yang berlangsung beberapa waktu lalu merupakan aksi pembiaran yang sengaja dilakukan oleh pemerintah dan berjanji akan mengadakan simposium tandingan dalam waktu dekat.
Pada kegiatan diskusi yang diselenggarakan di kantor Forum Komunikasi Putra Putri TNI-Polri itu, Kivlan juga memaparkan adanya pergerakan komunis gaya baru yang dia anggap tengah bersiap untuk bangkit di Indonesia.
"Kalau komunis gaya lama tampilannya sudah ada di konstitusi dan kepengursan partai. Tapi yang gaya baru partainya tidak ada tapi orang-orangnya sudah menyusup ke tingkat pemerintahan," tukas Kivlan memaparkan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Menag Soroti Pasal Aliran Sesat di KUHAP, Minta Definisi dan Kriteria Diperjelas
-
KPK Sebut Uang Korupsi Fadia Arafiq Bisa Buat 400 Rumah hingga Bangun 60 KM Jalan di Pekalongan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Kuasa Hukum Gus Yaqut: Tersangka Korupsi Tanpa Kerugian Negara Ibarat Pembunuhan Tanpa Korban!
-
2 Lapangan Padel di Jakut Mendadak Disegel! Ini Alasannya
-
Saham BEBS Meroket 7.150 Persen, OJK Geledah Mirae Asset Sekuritas Terkait Dugaan Manipulasi
-
Bupati Pekalongan Jadi Tersangka, KPK Beberkan Aliran Rp19 Miliar ke Kantong Pribadi hingga Keluarga
-
Dasco: Kamis Besok Dengar Pendapat Publik soal RUU PPRT
-
KPK Sebut Dalil Praperadilan Gus Yaqut Salah Alamat dan Bukan Lingkup Hakim
-
Terjaring OTT, Bupati Pekalongan Alasan Tak Paham Birokrasi Karena Berlatar Belakang Musisi Dangdut