Suara.com - Pemerintah Afghanistan berusaha untuk berhati-hati menghadapi para ulama konservatif yang diasumsikan pro terhadap kepemimpinan Taliban. Menurut salah seorang pejabat, kaum ulama konservatif diduga menjadi pendukung setia ortodoks garis keras yang tidak mungkin untuk mendukung pembicaraan damai.
Sehari setelah Pemerintah Afganistan mengumumkan bahwa Haibadullah Akhundzada akan mengambil alih setelah kepemimpinan Taliban setelah Mullah Akhtar Mansour tewas dalam serangan pesawat tak berawak milik Amerika Serikat di Pakistan, para pejabat pada Kamis (26/5/2016) menyatakan bahwa pemimpin baru Taliban tersebut merupakan sosok yang sangat gigih menerapkan syariat Islam yang ketat.
Menurut Jenderal Abdul Razeq, komandan kepolisian Afganistan, Akhundzada di tempat wilayah kediamannya Kandahar dikenal sebagai salah satu hakim senior pemberontakan Taliban. Bahkan Akhundzada diduga bertanggung jawab untuk mengeluarkan serangkaian hukuman mati terhadap penentang Mansour.
Para pejabat pemerintah Afganistan mengatakan ia muncul untuk mendukung kembalinya pemerintahan Islam yang keras seperti era rezim Taliban. Kini Taliban telah digulingkan oleh pasukan yang dipimpin AS pada tahun 2001. Jika rezim Taliban kembali berkuasa, ini akan menjadi sesuatu yang tidak akan diterima oleh pemerintah Afghanistan dan negara-negara Barat yang selama ini menjadi pendukungnya.
"Dia adalah seorang ulama agama yang sederhana," kata Haji Agha Lalai, seorang penasehat Presiden Ashraf Ghani. Haji Aghai menambahkan bahwa Akhundzada akan sangat bergantung pada wakilnya Sirajuddin Haqqani, pemimpin jaringan Haqqani yang ditakuti di medan perang.
Untuk saat ini, pemerintah Afghanistan dan sekutu NATO-nya tidak melihat gejala perlawanan yang kuat dalam pertempuran. Akhundzada diduga sedang mengkonsolidasikan posisinya untuk meningkatkan kekuatannya dan menunjukkan tekadnya untuk melawan.
"Ini semua spekulasi pada saat ke mana dia akan pergi," kata Brigadir Jenderal Charles Cleveland, juru bicara misi Dukungan Utama NATO.
"Dalam jangka pendek, meskipun kita tidak mengharapkan untuk melihat perubahan yang signifikan di medan perang," katanya kepada wartawan.
Para pejabat Afghanistan yang hadir pada pertemuan melihat Akhundzada merupakan tokoh pemersatu yang bisa menyembuhkan perpecahan yang muncul selama masa kepemimpinan Mansour. (Reuters)
Berita Terkait
-
5 Fakta Gempa Afghanistan Magnitudo 6: Jalan Putus, Lebih 250 Orang Tewas!
-
Peluru Taliban yang Menyalakan Perjuangan Malala untuk Pendidikan
-
Taliban Promosikan Pariwisata Afghanistan dengan Parodi 'Nyentrik': Berani Coba?
-
Dilarang Sekolah, Bocah Perempuan Afghanistan Dipaksa Jadi Penenun Karpet
-
Tatap Perempat Final Piala Asia U-17, Timnas Indonesia Punya Modal Bagus
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO