Suara.com - Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran mengatakan kunci penyelesaian semua kasus pelanggaran HAM, terutama HAM berat dimasa lalu, kuncinya keberanian negara untuk mengungkap kebenaran dan mengakui kesalahan.
"Memang kuncinya ini keberanian untuk mencari kebenaran dan mengakui kesalahan yang telah dibuat dimasa lalu. Kalau tidak, maka sampai kapanpun permasalahan pelanggaran HAM ini terus bergulir," kata aktivis HAM Usman Hamid saat diskusi di Kedai Kekini, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2016).
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla didesak segera menyelesaikan pekerjaan tersebut.
Jokowi diingatkan agar bersikap tegas kepada pembantu-pembantunya yang menentang penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu.
Menurutnya jika Jokowi sanggup menuntaskan kasus pelanggaran HAM akan menjadi parameter ketegasan sikap seorang Kepala Negara.
"Ketegasan Jokowi ini diuji juga jadinya seperti apa. Jadi bukan hanya keberanian untuk mengungkapkan kebenaran, tapi keberanian ini termasuk keberanian menegakkan hukum. Keberanian Presiden Jokowi menindak menterinya yang tidak sejalan dengan penuntasan pelanggaran HAM masa lalu," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Setara Institute Hendardi menilai perbedaan sikap antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan perintah Jokowi atas penyelesaian persoalan peristiwa 1965 menunjukkan belum adanya kekompakan.
"Menggambarkan bahwa dalam tubuh pemerintah belum satu padu dalam memandang persoalan peristiwa 1965," kata Hendardi kepada Suara.com, Kamis (19/5/2016).
Sampai saat ini, katanya, Menhan masih melihat aspirasi pengungkapan kebenaran dan remedy bagi korban sebagai ancaman bagi ketahanan negara.
"Karena itu justru tindakan represif penanganan 'kebangkitan PKI' yang jadi pilihan kebijakannya," kata Hendardi.
Sedangkan Jokowi lebih melihat dimensi kemanusiaan sehingga jika betul-betul ada kemanusiaan yang diciderai di masa lalu, maka harus dipulihkan.
"Saya kira Jokowi perlu memimpin upaya-upaya ini sehingga tidak berbelok. Untuk membantu Presiden menjalankan kewajiban mengungkap kebenaran, Jokowi bisa membentuk Komisi Kepresidenan yang langsung di bawah kendalinya. Inilah yang dijanjikan Jokowi dalam Nawa Cita," kata Hendardi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- Promo Alfamart Hari Ini 30 April 2026, Tebus Suka Suka Diskon 60 Persen
- 5 Rekomendasi HP POCO RAM Besar dan Kamera Bagus, Cek di Sini!
- 7 Cushion Wudhu Friendly dengan Hasil Flawless Seharian, RIngan dan Aman di Kulit
- Heboh Lagi, Ahmad Dhani Klaim Punya Bukti Perselingkuhan Maia Estianty dengan Petinggi Stasiun TV
Pilihan
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
Terkini
-
Kritik Penangan Kasus Andrie Yunus, Megawati: Kok Masuknya ke Pengadilan Militer? Pusing Saya
-
Siapkan Langkah Hukum, Arus Bawah Prabowo Sebut Pernyataan Amien Rais Fitnah Keji dan Halusinasi
-
Soal Pendidikan di Era Prabowo, DPR: Ada Perubahan Nyata, Tapi Tantangannya Masih Sangat Berat
-
Musim Kemarau Sudah Datang, Tapi Kok Masih Hujan? Ini Penjelasan BMKG
-
Darurat Kekerasan di Daycare, HNW Desak Negara Hadir dan Tindak Tegas Pelaku
-
Tokoh Muda Kalimantan Minta Presiden Fokus Tingkatkan Mutu Pendidikan di Daerah
-
Kabar Duka dari Tanah Suci: Calon Haji Asal Bengkulu Wafat Usai Beribadah di Masjid Nabawi
-
101 Terduga Perusuh May Day Dipulangkan, Polda Metro Jaya Kini Buru Aktor Intelektual dan Pendana
-
Kedok Pekerja Migran, Imigrasi Gagalkan Keberangkatan 42 Calon Haji Ilegal di Bandara Soetta
-
Irma Suryani Ingatkan DPR Tak Ulangi Kesalahan UU Cipta Kerja dalam Pembahasan RUU Ketenagakerjaan