Haji Lulung Kecam Ahok Sebagai Pemimpin yang Tak Suka Dikritik

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung menanggapi soal tantangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal pembuktian terbalik kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Dia menilai sikap Ahok tersebut cenderung melangkahi kewenangan KPK yang tengah menangani kasus tersebut. Seharusnya, kata Lulung, Ahok menunggu hasil penyelidikan KPK terkait kasus Sumber Waras.

"Ya dia tidak mau dijustifikasi oleh orang. Tapi dia mau nuntut balik gitu, masalahnya ini apa. Persoalan ini kan masih prematur, kita hargai KPK," kata Lulung saat dihubungi, Selasa (31/5/2016).

Menurutnya, tindakan Ahok tersebut mencerminkan sebagai sosok pemimpin yang tidak mau dikritik.

"Ini kan gubenur tipe orang yang nggak mau dikritik. Sekarang begini masyarakat punya hak mengkritik dia soal Sumber Waras," kata Lulung.

Lebih jauh, Politikus PPP yang mau mencalonkan diri sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan jika warga DKI juga memiliki hak untuk mendesak KPK menindaklanjuti kasus Sumber Waras. Pasalnya, kata Lulung, dari berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan ada kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI.

"Masyarakat bukan mau menyudutkan dia (Ahok). Masyarakat mengkritisi KPK terkait penegakan hukum. Punya alasan dong masyarakat. Apa alasannya, LHP BPK ternyata ada kerugian negara, uang rakyat yang dikelola pemerintah sebesar 191 miliar terhadap pembelian lahan di rs sumber waras," kata dia

"Ya sekarang kita tinggal nunggu waktu aja dalam lidik, masyakata juga melakukan presure terhadap KPK. Ini kan hak semua rakyat. Rakyat yang dirugikan," Lulung menambahkan

Sebelumnya, Ahok meminta lawan politiknya tidak menyebarkan fitnah jelang Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Bahkan, Ahok mau menantang seluruh pejabat untuk melakukan pembuktian terbalik terkait kasus dugaan korupsi pembelian lahan di RS Sumber Waras.

"Jangan asal ngomong deh kita ada PPATK, bukti aliran dana seluruh pejabat, gaya hidupnya, mobilnya, rumahnya, kita buka aja udah gitu loh, jadi nggak usah fitnah-fitnah lah," kata Ahok, Senin (30/5/2016) kemarin.