Vietnam-Kamboja Dukung Usulan Indonesia soal Upah Minimum ASEAN

Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa Vietnam dan Kamboja mendukung usulan Indonesia soal standar upah minimum bagi para pekerja di negara-negara anggota ASEAN.

Menurut JK, perlunya ASEAN menjaga jangan sampai para tenaga kerja ASEAN dieksploitasi saat di acara World Economic Forum on ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (2/6/2016).

Menurut dia, dalam waktu dekat akan ada pertemuan menteri-menteri tenaga kerja di ASEAN. "Semua setuju, Kamboja juga setuju," ujar JK.

Pihaknya tidak menginginkan negara-negara di ASEAN dipersaingkan soal rendahnya upah buruh oleh perusahaan-perusahaan besar multinasional.

"Persaingan itu baik, selama kita tidak dirugikan oleh penekanan upah buruh karena bahan baku sama, pabrik juga sama," ujar Wapres.

Pihaknya akan mengundang Sekjen ASEAN untuk membicarakan persoalan tersebut bersama dengan Vietnam dan Kamboja.

"Indonesia, Vietnam, dan Kamboja banyak tenaga kerja. Mungkin juga kita ajak Bangladesh, Malaysia, Singapura, dan Thailand saja upahnya bisa tinggi," ujarnya.

Saat berbicara di WEF, Rabu (1/6), Wapres mendesak diberlakukannya standar upah minimum ASEAN. Ia mencontohkan produsen sepatu dan garmen berskala internasional yang memindahkan pabriknya dari Indonesia ke Vietnam dan Kamboja dengan alasan upah buruh lebih murah.

"Mereka memproduksi sepatu dan garmen dengan harga 15 dolar, tapi dijualnya dengan harga 100 dolar. Jangan kita dipermainkan seperti itu. Jangan pula buruh dieksploitasi," katanya.

WEF on ASEAN di Kuala Lumpur pada 1-2 Juni 2016 dihadiri sejumlah kepala negara dan pemimpin pemerintahan dari Malaysia, Indonesia, Vietnam, Kamboja, dan Timor Leste.

Di sela-sela WEF, Wapres Kalla dua kali melakukan pertemuan bilateral, masing-masing dengan PM Malaysia Mohamad Najib Tun Abdul Razak dan Wakil PM Vietnam Trinh Dinh Dung. Selain itu, Wapres juga menemui Sekjen Amnesty International Salil Shetty. (Antara)