Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan, bahwa pihaknya tidak menemukan adanya pelanggaran hukum dalam transaksi jual beli lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Hal ini disampaikan Agus saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI, Selasa (14/6/2016).
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon merasa ada yang janggal dengan pernyataan Agus. Katanya, pernyataan Agus tersebut menunjukkan sikap yang berbeda dari KPK. Selama ini, KPK selalu menggunakan hasil audit BPK dalam penanganan kasus. Namun dalam kasus RS Sumber Waras, KPK justru tidak mengindahkannya.
"Karena di dalam banyak kasus, apa yang menjadi temuan dari BPK, termasuk audit investigasi, itu langsung menjadi acuan KPK untuk menentukan orang itu sebagai tersangka atau tidak," kata Fadli, di Gedung komplek Parlemen, Jakarta Selatan, Jumat (17/6/2016).
"Itu banyak di daerah-daerah kalau kita lihat statistik, kecuali kalau hal ini," tutur Fadli.
Fadli mengaku kalau dia terlibat langsung dalam pengawasan RS Sumber Waras. Sebab itu, dia meyakini bahwa dalam kasus RS Sumber Waras terdapat pelanggaran hukum.
"Saya kira ada aneh sendiri, termasuk saya melakukan tugas pengawasan dan ikut meninjau RS Sumber Waras, memeriksa juga sejumlah dokumen. Saya merasa ini sudah jelas ada pelanggaran," kata Fadli.
Berita Terkait
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Tuntutan TGPF 98 di PTUN: Desak Fadli Zon Cabut Pernyataan dan Minta Maaf ke Publik
-
Sidang Gugatan Perkosaan Mei '98, Kuasa Hukum Fadli Zon Mengaku Belum Tahu Objek Perkara
-
Heboh Video Prabowo, Fadli Zon Kritik Jokowi Diungkit Lagi: Bioskop Bukan buat Nonton Iklan Politik!
-
Fadli Zon Curiga Capaian Pemerintah di Iklan Bioskop Hoaks, Tapi Itu Dulu, Netizen: Coba Tanya Lagi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!