Wakil ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menilai, bahwa hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah benar. Sebelumnya BPK menduga adanya pelanggaran hukum dalam transaksi jual beli lahan Rumah Sakit Sumber Waras sudah benar.
"Apa yang dilakukan oleh BPK juga sudah jelas, menurut saya benar. Sampai saat ini pun saya berpendapat seperti itu," kata Fadli, di Komplek DPR RI, Jakarta, Jumat (17/6/2016).
Sebab itu, Fadli sangat meragukan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam kasus RS Sumber Waras tersebut.
Fadli khawatir jika ternyata KPK hanya dijadikan alat oleh kelompok yang berkepentingan.
"Sehingga jangan sampai KPK ini hanya menjadi alat kekuasaan untuk melindungi orang tertentu, atau untuk menarget orang lain," kata Fadli.
Fadli menyarankan supaya segala gerak-gerik KPK juga dipantau. Katanya, KPK yang sekarang, sudah sangat bebeda dengan KPK yang sebelumnya, yang dia nilai lebih profesional.
"Jadi saya ini melihat bahwa KPK ini juga harus dipantau sekarang, karena KPK agak berbeda dari yang dulu," kata Fadli.
Menurut Fadli, KPK sebelum dipimpin oleh Agus Rahadjo, sudah memberikan indikasi bahwa terjadi korupsi dalam kasus RS Sumber Waras.
"Sementara pimpinan KPK yang dulu, sudah jelas-jelas mengindikasikan adanya korupsi tersebut. Termasuk kepada hal disampaikan seperti itu dan BPK ini adalah chif auditor negara resmi," tutur Fadli.
Fadli juga menyarankan supaya KPK dan BPK dipanggil untuk sama-sama membeberkan data lembaga masing-masing.
"Kalau BPK sudah tidak dianggap lagi ya bubarkan saja. Jadi kita melihat disini BPK bisa dikalahkan oleh suatu pendapat dari lembaga lain. Kalau seperti itu, kalau tidak di-dudukkan, adu saja, dikonfrontasi data-data yang ada, saya kira itu akan lebih bagus untuk mencari kebenaran," kata Fadli.
Berita Terkait
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Mensos Gus Ipul Berencana Temui KPK Besok, Laporkan Proses Pengadaan di Sekolah Rakyat
-
KPK Cecar Fadia Arafiq Soal Penukaran Valas yang Diduga dari Hasil Korupsi
-
KPK: ASN Cilacap Sampai Harus Ngutang demi Setor Uang Rp10 Juta ke Bupati Syamsul Auliya
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat