Wakil ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menilai, bahwa hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah benar. Sebelumnya BPK menduga adanya pelanggaran hukum dalam transaksi jual beli lahan Rumah Sakit Sumber Waras sudah benar.
"Apa yang dilakukan oleh BPK juga sudah jelas, menurut saya benar. Sampai saat ini pun saya berpendapat seperti itu," kata Fadli, di Komplek DPR RI, Jakarta, Jumat (17/6/2016).
Sebab itu, Fadli sangat meragukan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam kasus RS Sumber Waras tersebut.
Fadli khawatir jika ternyata KPK hanya dijadikan alat oleh kelompok yang berkepentingan.
"Sehingga jangan sampai KPK ini hanya menjadi alat kekuasaan untuk melindungi orang tertentu, atau untuk menarget orang lain," kata Fadli.
Fadli menyarankan supaya segala gerak-gerik KPK juga dipantau. Katanya, KPK yang sekarang, sudah sangat bebeda dengan KPK yang sebelumnya, yang dia nilai lebih profesional.
"Jadi saya ini melihat bahwa KPK ini juga harus dipantau sekarang, karena KPK agak berbeda dari yang dulu," kata Fadli.
Menurut Fadli, KPK sebelum dipimpin oleh Agus Rahadjo, sudah memberikan indikasi bahwa terjadi korupsi dalam kasus RS Sumber Waras.
"Sementara pimpinan KPK yang dulu, sudah jelas-jelas mengindikasikan adanya korupsi tersebut. Termasuk kepada hal disampaikan seperti itu dan BPK ini adalah chif auditor negara resmi," tutur Fadli.
Fadli juga menyarankan supaya KPK dan BPK dipanggil untuk sama-sama membeberkan data lembaga masing-masing.
"Kalau BPK sudah tidak dianggap lagi ya bubarkan saja. Jadi kita melihat disini BPK bisa dikalahkan oleh suatu pendapat dari lembaga lain. Kalau seperti itu, kalau tidak di-dudukkan, adu saja, dikonfrontasi data-data yang ada, saya kira itu akan lebih bagus untuk mencari kebenaran," kata Fadli.
Berita Terkait
-
Modus Licik Eks Pejabat MA Zarof Ricar Sembunyikan Aset Rp35 Miliar, Ternyata Atas Nama Dua Anaknya
-
KPK Kejar Jejak Uang Korupsi Haji, Giliran Bendahara Asosiasi Travel Diperiksa
-
Korupsi Kuota Haji: KPK Endus Aliran Duit Haram Sampai ke Meja Dirjen, Hilman Latief Dicecar 11 Jam
-
KPK Panggil Nursatyo Argo sebagai Saksi, Korupsi LNG Temui Titik Terang?
-
Dicecar Hampir 12 Jam di KPK, Hilman Latief Terseret Pusaran Korupsi Kuota Haji
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD
-
Jerit Konsumen saat Bensin Shell dan BP Langka, Pertamina Jadi Pilihan?
-
Warga Jakarta Siap-siap, PAM Jaya Bakal Gali 100 Titik untuk Jaringan Pipa di 2026