Suara.com - Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Erlinda menunggu kelanjutan proses hukum vaksin palsu. Kasus ini tengah ditangani Bareskrim Polri dan sudah menahan 16 tersangka, termasuk pembuatnya.
"Kami tunggu motif dan kami tunggu sindikat, dan jaringannya. Karena ini masih on progress," kata Erlinda di kantornya, Rabu (29/6/2016).
Erlinda menambahkan kepolisian juga harus memberikan hukuman maksimal kepada pelaku sindikat peredaran vaksin palsu agar memberikan efek jera.
Erlinda curiga pemalsuan bukan hanya pada vaksin bayi, tetapi obat-obatan.
"Apakah ada juga, misalnya tidak hanya vaksin, tapi obat-obatan yang lainnya? Seperti ada di salah satu pasar, mereka menjual obat-obat rumah sakit yang lebih murah, termasuk infus dan sebagainya. Apakah itu legal? Atau itu juga dipalsukan? Itu juga menjadi catatan penting dan harus digalakkan lagi pengawasannya," kata Erlinda.
Dia meminta seluruh elemen, baik pemerintah dan masyarakat, untuk berkomiten bersama-sama menangani masalah ini. Perlu ada evaluasi yang serius dari pemerintah supaya tidak ada peristiwa serupa di kemudian hari.
"Masyarakat juga harus terlibat dan menjadi agen untuk pengawasan ini. Serta harus ada evaluasi dari pemerintah. Kita ingin memastikan pemerintah dan lembaga lain untuk bekerja sama, tidak hanya BPOM dan Kementerian, untuk menangani kasus ini," kata dia.
KPAI mendorong pemerintah bisa memberikan informasi yang lengkap agar masyarakat tak resah dengan peredaran vaksin palsu.
"Kita harap pemerintah mampu memberikan informasi yang baik namun tidak membuat masyarakat resah. Dan bagaimana mengedukasi masyarakat terhadap vaksin yang ada, karena lebih dari 90 persen itu adalah vaksin yang legal dan bermanfaat," kata dia.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru