Suara.com - Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Erlinda menunggu kelanjutan proses hukum vaksin palsu. Kasus ini tengah ditangani Bareskrim Polri dan sudah menahan 16 tersangka, termasuk pembuatnya.
"Kami tunggu motif dan kami tunggu sindikat, dan jaringannya. Karena ini masih on progress," kata Erlinda di kantornya, Rabu (29/6/2016).
Erlinda menambahkan kepolisian juga harus memberikan hukuman maksimal kepada pelaku sindikat peredaran vaksin palsu agar memberikan efek jera.
Erlinda curiga pemalsuan bukan hanya pada vaksin bayi, tetapi obat-obatan.
"Apakah ada juga, misalnya tidak hanya vaksin, tapi obat-obatan yang lainnya? Seperti ada di salah satu pasar, mereka menjual obat-obat rumah sakit yang lebih murah, termasuk infus dan sebagainya. Apakah itu legal? Atau itu juga dipalsukan? Itu juga menjadi catatan penting dan harus digalakkan lagi pengawasannya," kata Erlinda.
Dia meminta seluruh elemen, baik pemerintah dan masyarakat, untuk berkomiten bersama-sama menangani masalah ini. Perlu ada evaluasi yang serius dari pemerintah supaya tidak ada peristiwa serupa di kemudian hari.
"Masyarakat juga harus terlibat dan menjadi agen untuk pengawasan ini. Serta harus ada evaluasi dari pemerintah. Kita ingin memastikan pemerintah dan lembaga lain untuk bekerja sama, tidak hanya BPOM dan Kementerian, untuk menangani kasus ini," kata dia.
KPAI mendorong pemerintah bisa memberikan informasi yang lengkap agar masyarakat tak resah dengan peredaran vaksin palsu.
"Kita harap pemerintah mampu memberikan informasi yang baik namun tidak membuat masyarakat resah. Dan bagaimana mengedukasi masyarakat terhadap vaksin yang ada, karena lebih dari 90 persen itu adalah vaksin yang legal dan bermanfaat," kata dia.
Berita Terkait
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka