Suara.com - Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Erlinda menunggu kelanjutan proses hukum vaksin palsu. Kasus ini tengah ditangani Bareskrim Polri dan sudah menahan 16 tersangka, termasuk pembuatnya.
"Kami tunggu motif dan kami tunggu sindikat, dan jaringannya. Karena ini masih on progress," kata Erlinda di kantornya, Rabu (29/6/2016).
Erlinda menambahkan kepolisian juga harus memberikan hukuman maksimal kepada pelaku sindikat peredaran vaksin palsu agar memberikan efek jera.
Erlinda curiga pemalsuan bukan hanya pada vaksin bayi, tetapi obat-obatan.
"Apakah ada juga, misalnya tidak hanya vaksin, tapi obat-obatan yang lainnya? Seperti ada di salah satu pasar, mereka menjual obat-obat rumah sakit yang lebih murah, termasuk infus dan sebagainya. Apakah itu legal? Atau itu juga dipalsukan? Itu juga menjadi catatan penting dan harus digalakkan lagi pengawasannya," kata Erlinda.
Dia meminta seluruh elemen, baik pemerintah dan masyarakat, untuk berkomiten bersama-sama menangani masalah ini. Perlu ada evaluasi yang serius dari pemerintah supaya tidak ada peristiwa serupa di kemudian hari.
"Masyarakat juga harus terlibat dan menjadi agen untuk pengawasan ini. Serta harus ada evaluasi dari pemerintah. Kita ingin memastikan pemerintah dan lembaga lain untuk bekerja sama, tidak hanya BPOM dan Kementerian, untuk menangani kasus ini," kata dia.
KPAI mendorong pemerintah bisa memberikan informasi yang lengkap agar masyarakat tak resah dengan peredaran vaksin palsu.
"Kita harap pemerintah mampu memberikan informasi yang baik namun tidak membuat masyarakat resah. Dan bagaimana mengedukasi masyarakat terhadap vaksin yang ada, karena lebih dari 90 persen itu adalah vaksin yang legal dan bermanfaat," kata dia.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?