Suara.com - Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Ika Lestari Aji tertawa ketika diminta menanggapi rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan mencopotnya, besok, karena dianggap tak bisa mengelola aset dan mendata aset.
"Mau pecat ibu? (tertawa) ya itu kan kewenangan pimpinan," ujar Ika, Kamis (30/6/2016).
Ika sudah pasrah kalau memang dianggap tak bisa bekerja oleh Ahok.
Kasus ini berawal dari terungkapnya kebijakan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta membeli tanah yang ternyata aset pemerintah sendiri sebesar Rp648 miliar pada 13 November 2015. Tanah seluas 4,6 hektare tersebut berada di Jalan Lingkar Luar Cengkareng. Pembelian tanah untuk pembangunan rumah susun tersebut merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada audit anggaran 2015 yang dibuka awal Juni 2016. BPK menilai ada indikasi kerugian negara dalam pembelian tanah.
Ika mengaku tak menerima uang sepersenpun ketika dinasnya membeli lahan seluas 4,6 hektare dari Toeti Noezlar Soekarno. yang mengaku memiliki sertifikat atas lahan tersebut.
"Kalau ibu sih merasa bahwa ibu tidak pernah terima uang. Kemudian juga ibu tidak bermain uang di sana. Kemudian juga dalam kasus itu, ibu juga prosesnya tidak mengikuti," kata Ika.
"Karena memang diserahkan ke PPK. Bukannya mau membela diri, tapi ya pimpinan punya wewenang untuk itu (apabila mau mencopot). Ibu berserah pada yang kuasa dan pimpinan," Ika menambahkan.
Ika menghormati kebijakan Ahok. Dia tidak akan melakukan perlawananan, meski nanti dipecat.
"Mau bagaimana?, yang penting ibu yakin bahwa ibu tidak main uang," katanya.
Pagi tadi, Ahok menyebut Ika hanya pura-pura ketakutan menerima banyak gratifikasi dari pihak lain terkait kebijakan pembebasan lahan.
"Bu Ika-nya belagak ketakutan ini duit gimana gitu lho ya kan? Saya sudah bilang, saya sudah marah pas Januari," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.
Adanya gratifikasi tersebut ketahuan setelah Ika melapor kepada Ahok pada Januari 2016. Tak hanya Ika yang menerima gratifikasi, sebagian anak buahnya, termasuk para kepala bidang, juga begitu. Jumlahnya sampai sekitar Rp9,6 miliar.
Berita Terkait
-
Fadli Zon Umumkan Progres Buku Sejarah Indonesia, Siap Diterbitkan Akhir Tahun
-
Fadli Zon Umumkan Buku Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Rilis Tanggal 14 Desember!
-
Prabowo Instruksikan: Mobil Maung Jadi Kendaraan Dinas Para Menteri! Ini Kata Fadli Zon
-
Pemerintah Lanjutkan Proses Pemilihan Gelar Pahlawan Nasional 2025, Masih Ada Nama Soeharto
-
Peci Bung Karno dan Hatta Kini Jadi Saksi Bisu di Museum Proklamasi
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting