Suara.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Rahmat N. Hamka mengatakan partainya tak kesulitan memutuskan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2017-2022 untuk melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hanya saja, kata dia, PDI Perjuangan tidak mau buru-buru mengumumkan siapa pasangan kandidat.
"Sebenarnya nggak sulit, bukannya sulit, tapi memang belum ditetapkan PDIP. Ini masalah strategi dan cara PDIP dalam memutuskan calon gubernur DKI," ujar Rahmat dalam diskusi yang digelar Forum Obrolan Aktifis yang bertema Sulitnya Parpol Mencari Lawan Ahok di Dunkin Donats, Jalan Cokroaminoto 94, Menteng, Jakarta, Kamis (30/6/2016).
Rahmat mengatakan partainya sudah berpengalaman menyiapkan calon kepala daerah.
"Bagi PDIP sudah terbukti selama ini menetapkan calon selalu dengan perhitungan yang matang dan disampaikan, walaupun injury time bukan terburu-buru, tapi jauh-jauh hari dan nanti disampaikan pada saat yang ditentukan," kata dia.
Rahmat tak mau memberi bocoran kapan keputusan akan disampaikan. Hanya saja, dia mengatakan namanya sudah dalam tahap perumusan dan sudah melewati tahapan survei internal.
"Bukan PDIP nggak ada calon lawan Ahok, tapi PDIP punya cara sendiri," katanya.
Acara diskusi dihadiri pula oleh Ketua DPD Gerindra M. Taufik, peneliti Indonesia Public Institute Karyono Wibowo dan Direktur Center For Budget Analysis Ucok Sky Khadafi.
Tokoh yang saat ini paling siap maju ke pilkada Jakarta 2017-2022 adalah Ahok. Ahok sudah punya dua tiket. Dia bisa maju lewat jalur non partai karena sudah mengantongi sejuta lebih salinan KTP warga Jakart berkat dukungan Teman Ahok. Dia juga aman kalau mau maju lewat jalur partai karena Partai Nasdem, Hanura, dan Golkar sudah resmi mendukungnya.
Berita Terkait
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'