MPR: Presiden Belum Minta Maaf Terkait Korban Kemacetan "Brexit"

Suara.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta maaf atas peristiwa belasan orang yang meninggal dunia dalam kemacetan di Tol Brebes Timur, Jawa Tengah.

Sampai saat ini, Politikus PKS tersebut belum mendengar pihak dari pemerintah yang meminta maaf atas peristiwa ini. Padahal, ada 12 orang, termasuk balita, yang diduga meninggal dunia karena keletihan, dan keracunan saat macet melanda.

"‎Menurut saya pemerintah penting untuk menyampaikan permintaan maaf‎ dan belasungkawa kepada mereka-mereka yang menjadi korban dari kemacetan panjang dan akhirnya mereka meninggal. Karena tidak sedikit sampai belasan orang," kata Hidayat disela-sela acara open house Lebaran, Kamis (7/7/2016).

"Dan, sampai hari ini kita tidak dengar pernyataan bela sungkawa seperti itu baik dari Presiden atau Menteri Perhubungan, termasuk pihak-pihak yang bertanggungjawab secara langsung terhadap masalah ini. Jadi menurut saya penting pemerintah melakukan ini," sambungnya.

Dalam kesempatan ini, Hidayat menyampaikan duka dan belasungkawa yang mendalam untuk seluruh keluarga korban.

Angogota Komisi I DPR RI ini mengatakan seharusnya permasalahan kemacetan seperti ini tidak boleh terjadi. Lantaran, kemacetan merupakan masalah rutin yang harusnya bisa diatasi pemerintah.

"Macet ini sudah rutin tahunan, bukan hanya lebaran, ada libur panjang, tahun baru, natal, juga macet. Sehingga mestinya pemerintah itu sudah snagat solutif mempertimbangkan dampak seperti ini," kata dia.

‎Hidayat juga menyinggung seharusnya pembangunan tol ini ditujukan untuk mengurangi kemacetan. Bukan malah membuat masalah kemacetan itu sendiri. Apalagi, dia melihat pembangunan tol ini belum terlalu memadai.

"Pemerintah sudah mengumumkan tentang tol baru ini, bagaimana tol baru ini disebut bakal lancar dan cepat sampai, pemerintah sudah meresmikan dan sudah mengumumkan semacam itu, harusnya pemerintah siap dengan segala skenarionya. Tapi ini sudah diresmikan lama dan sudah dipakai. Harusnya pemerintah antisipatif lah," tuturnya.